INILAH 4 Nama yang Usulkan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Jokowi: Sikap Saya Tidak Berubah
Wacana tentang perpanjangan masa jabatan presiden bergulir untuk yang kesekian kali di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Zulkifli, ada lima alasan yang membuat partainya setuju pada wacana penundaan pemilu.
Pertama, situasi pandemi yang masih berlangsung dan memerlukan perhatian khusus.
Kedua, kondisi perekonomian yang ia nilai belum stabil. Oleh karenanya, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.
Ketiga, adanya perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi, antara lain perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunnya harga minyak dunia.
Keempat, anggaran pemilu yang justru membengkak dari rencana efisiensi lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
Kelima, masih adanya keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang tertunda akibat pandemi.
Zulkifli mengatakan, keputusan partainya untuk mendorong penundaan pemilu ini diambil setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan.
Selain Itu, ia mengeklaim, persepsi dan penilaian masyarakat akan kinerja Presiden Jokowi sangat tinggi, di mana angka kepuasan publik terhadap pemerintah 73 persen.
"Hal ini menunjukkan pengakuan masyarakat untuk keberhasilan pemerintah dalam menghadapi pandemi dan berbagai situasi yang tidak menentu," katanya, Jumat (25/2/2022).
3. Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto juga telah malang melintang di dunia politik.
Ia merupakan Ketua Umum Partai Golkar.
Sejak 2019, Airlangga dipercaya Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju.
Sebelumnya, di era kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla, Airlangga menjabat sebagai Menteri Perindustrian.
Airlangga mulai bergabung ke Kabinet Kerja Jokowi-JK pada Juli 2016.
Ia menggantikan Saleh Husein, politisi Partai Gerindra yang terdepak karena reshuffle.
Jabatan Ketua Umum Golkar diemban Airlangga sejak Desember 2017, menggantikan Setya Novanto yang kala itu tersandung perkara korupsi.
Adapun usulan penundaan pemilu disampaikan Airlangga karena dirinya mengaku mendengar aspirasi perpanjangan pemerintahan Jokowi menjadi 3 periode.
Airlangga mengeklaim, aspirasi itu datang dari petani di Kabupaten Siak, Riau.
Ia pun berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya.
"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022), dikutip dari siaran pers.
4. Bahlil Lahadalia
Bahlil Lahadalia menjadi satu-satunya pihak yang mengusulkan penundaan pemilu dari kalangan nonpartai politik.
Ia adalah Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Sebelum masuk ke pemerintahan, Bahlil dikenal sebagai seorang pengusaha.
Perusahaan miliknya tersebar di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, hingga konstruksi.
Bahlil juga aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Ia bergabung dengan Hipmi sejak tahun 2003.
Selama 2015-2019, Bahlil bahkan menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi periode 2015-2019.
Sebelum menjabat Kepala BKPM, Bahlil sudah dekat dengan Jokowi.
Saat Pilpres 2019 dia menyatakan dukungannya untuk Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Bahkan, Bahlil juga bergabung dengan tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf sebagai Direktur Penggalangan Pemilih Muda.
Usulan perpanjangan masa jabatan presiden disampaikan Bahlil pada Januari 2022 lalu.
Bahlil mengeklaim, usulan itu datang dari para pengusaha yang bercerita kepadanya.
Alasannya, perlu waktu untuk memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga para pengusaha ingin penyelenggaraan peralihan kepemimpinan nasional itu ditunda.
"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022).
"Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan."
"Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," sambungnya. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mereka yang Coba "Rayu" Jokowi untuk Jadi Presiden Lebih Lama...", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2022/03/01/16391581/mereka-yang-coba-rayu-jokowi-untuk-jadi-presiden-lebih-lama?page=all#page2.
