KATA Pakar Hukum soal Kerabat yang ''Rebut'' Bayi di Tasikmaya, Bisa Dilaporkan ke Polisi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pakar hukum pidana Agustinus Pohan menilai pasangan suami istri yang "merebut" bayi kerabatnya bisa dijerat hukum.

Nasib malang itu menimpa pasangan suami istri Pipin Patrudin (38) dan Unung Siti Zaenab (44), warga Kampung Rawapeneng, Desa Linggamulya, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya.

Mereka berpisah dengan anak keempat sejak lahir, dua bulan lalu. Jangankan menimang-nimang, bertemu pun nyaris tak bisa.

Pasalnya ketika Unung melahirkan, Selasa (18/1/2022) subuh, bayi tersebut diambil oleh kerabat yang merupakan pasangan suami istri, A dan D.

Padahal Unung mengaku tak pernah berniat menyerahkan darah daging mereka kepada orang lain.

Namun pagi harinya setelah melahirkan, Unung yang mulai tersadar dari rasa syok dan sakit melahirkan menanyakan di mana sang buah hati.

Saat Unung melahirkan masih tinggal di Kampung Cipancur, Desa Cisaruni, Kecamatan Padakembang.

"Saat itu di rumah ada paraji, D, dan ibunya. Saya tanyakan ke suami, dia bilang bayi saya memang dibawa oleh mereka," kata Unung yang dibenarkan oleh Pipin, saat ditemui, Rabu (16/2/2022) malam.

Sebelumnya mereka sempat memberikan uang Rp 1 juta kepada Unung.

"Katanya untuk uang penyeumpal (mengambil bayi). Saya tak curiga apa-apa, diambil saja," kata Unung.

Menurut Pipin, dia pun saat itu sedang sibuk karena mulai berdatangan tetangga ingin menengok. 

Keesokan harinya, datang paraji bersama keluarga D yang mengabarkan akan melaksanakan syukuran puput dan akikahan.

"Saat itu saya bertanya ke mana bayi saya. Paraji menjawab bahwa bayi dirawat oleh keluarga A dan D, dan jika ingin diambil sewaktu-waktu, kata paraji, boleh saja karena memang hak saya," ujar Unung.

Namun upaya pasangan suami istri yang tak punya penghasilan tetap ini membawa kembali anak mereka tak pernah berhasil.

Bahkan pada Kamis (20/1/2022) malam, datang keluarga D ke rumah Unung.

Saat itu Unung masih terbaring lemah di dalam kamar.

"Saya masih dalam kondisi lemah. Mereka masuk ke kamar dan menyodorkan surat bermaterai," kata Unung.

Tanpa sempat membaca surat itu, Unung pun membubuhkan tanda tangannya.

Sementara Pipin saat itu tak berada di rumah karena sedang kerja lembur.

Belakangan diketahui surat bermaterai tersebut ternyata berisi surat pernyataan soal pengalihan hak asuh anak kepada pasangan A dan D.

Merasa tak berniat sejauh itu, Unung dan Pipin pun mulai berusaha mengambil kembali bayi darah daging mereka.

Angin segar sempat datang dari keluarga A dan D. Namun ternyata berubah badai.

"Mereka bilang bayi boleh diambil asalkan membayar ganti rugi perawatan selama ini sebesar Rp 25,3 juta," kata Unung.

Tambah khawatir anak tak bisa diambil lagi, keduanya pun meminta bantuan ke saudara di Kecamatan Rajapolah.

"Dari keluarga di Rajapolah saya diminta mengadu ke KPAID Kabupaten Tasikmalaya, dan saat ini sedang ditangani," kata Pipin.

Agustinus Pohan menilai perjanjian antara Enung dengan kerabat suaminya itu tidaklah sah secara hukum karena anak tidak dapat dijadikan objek suatu perjanjian.

"Dengan sendirinya bayi tak dapat ditahan dan sangat mungkin untuk bisa ke ranah hukum pidana guna mendapatkan lagi bayinya itu dan bisa melaporkannya ke pihak kepolisian," kata Agustinus, Rabu. (*)