Terkait Kasus Arteria Dahlan, Polda Jabar Terima Pengaduan Majelis Adat Sunda, Bukan Laporan Polisi
Polda Jawa Barat hanya menerima pengaduan terkait Arteria Dahlan, bukan laporan polisi (LP) dari Majelis Adat Sunda
Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Seli Andina Miranti
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Polda Jawa Barat hanya menerima pengaduan, bukan laporan polisi (LP) dari Majelis Adat Sunda, terkait ujaran Arteria Dahlan yang meminta Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung), mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang berbahasa Sunda saat rapat.
"Bentuknya yang kita terima adalah pengaduan," ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (21/1/2022).
Dikatakan Ibrahim, pihaknya tetap bakal menindaklanjuti pengaduan tersebut. Hanya saja, tindakannya berupa klarifikasi.
Baca juga: ARTERIA Dahlan dan Semua Anggota DPR RI Kebal Hukum, Diperiksa Harus Ada Izin, Simak Alasannya
"Masih perlu klarifikasi," katanya.
Menurutnya, lokasi kejadian atau locus delicti dari kejadian yang diadukan majelis adat sunda berada di wilayah Jakarta.
"Karena seperti yang kita semua tahu bahwa kejadiannya di Jakarta," ucapnya.
Majelis Adat Sunda bersama perwakilan adat minang dan sejumlah komunitas adat kesundaan melaporkan Arteria Dahlan ke Polda Jabar, Kamis (20/1/2022).
"Kami hari ini melaporkan sudara Artaria Dahlan, anggota DPR RI yang telah menyatakan dalam berita yang viral di YouTube dan media sosial meminta mencopot kepala Kejaksaan Tinggi yang berbicara dalam rapat menggunakan bahasa Sunda," ujar Ari Mulia Subagja Husein, Pupuhu Agung Dewan Karatuan Majelis Adat Sunda, saat ditemui di Polda Jabar, Kamis (20/1/2022).
Menurutnya, pernyataan Arteria Dahlan dalam rapat di DPR RI sudah menyakiti perasaan masyarakat sunda.
Baca juga: Polemik Bahasa Sunda Arteria Dahlan, Sanksi dari PDIP hingga Dilabrak Lord Rangga Sunda Empire
"Ini menyakiti perasaan orang Sunda, saudara-sudara kita dari daerah lain juga merasa tersinggung, hari ini mungkin nasib jeleknya lagi menimpa orang Sunda, diperlakukan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan dikemudian hari suku bangsa lain bakal dilakukan hal yang sama," katanya.
