Ketua KPP Jabar Lantik dan Kukuhkan Kepengurusan KPP Kabupaten Sumedang, Ineu Sampaikan Apresiasi

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi Jawa Barat melantik dan mengukuhkan kepengurusan KPP Kabupaten Sumedang bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Sabtu (15/1/2022).

Sebanyak 9 anggota pengurus KPP Kabupaten Sumedang dilantik dan dikukuhkan secara langsung oleh Ketua KPP Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari.

Ineu Purwadewi Sundari dalam kesempatan tersebut menyebutkan, pelantikan dan pengukuhan KPP tingkat kabupaten/kota merupakan yang pertama secara langsung dilakukan oleh pihaknya.

"Ini adalah pelantikan pertama untuk pengukuhan, karena rencananya pengukuhan KPP Kabupaten/Kota lain akan dilakukan secara serentak," ucap Ineu melalui ponsel, Minggu (16/1).

Selain itu Ketua KPP yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jabar tersebut pun menyampaikan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan KPP Kabupaten Sumedang, untuk terus melakukan kerja politik, karya-karya perempuan parlemen bagi masyarakat Sumedang.

Dengan telah dikukuhkannya kepengurusan KPP Kabupaten Sumedang, selanjutnya, Ineu menyetakan, pihaknya akan terus berkomunikasi dan membangun sinergitas terutama dalam hal kerja sama penguatan program yang dilakukan oleh KPP.

"Kami berupaya sejak berdirinya KPP Provinsi untuk terus melakukan komunikasi yang baik, terus berkomunikasi dan bersinergi. Karena pemerintah provinsi tidak memiliki wilayah (seperti) kawan-kawan di kabupaten/kota," katanya.

"Sehingga kegiatan yang kami lakukan hari ini merupakan salah satu bentuk kerja sama yang kami bangun bersama kawan-kawan di kabupaten/kota" ujarnya menambahkan.

Ineu mengungkapkan, KPP mempunyai kewajiban politik untuk memperjuangkan isu perempuan dan anak dapat terwujud dalam kebijakan regulasi, anggaran, hingga pengawasan.

Hal itu menurut Ineu, akan menjadi tugas bagi setiap KPP di masing-masing wilayahnya.

"Tentunya kewajiban politik kami untuk memperjuangkan bagaimana terkait perempuan dan anak ini dapat terwujud dalam kebijakan regulasi, anggaran, maupun semua pengawasan yang kami lakukan sebagai anggota KPP di wilayahnya masing-masing," kata Ineu.

Ia berharap kepada para pengurus KPP kabupaten/kota di Jawa Barat dapat segera melakukan komunikasi dengan KPP Jawa Barat, agar segera dapat dilakukan pelantikan dan pengukuhan.

Karena menurutnya hal tersebut bukan untuk kepentingan orang-perorang atau kelompok, tetapi tugas KPP  untuk memperjuangkan aspirasi perempuan dan anak, kebijakan yang pro terhadap perempuan, serta anggaran yang responsif gender.

"Ini harus menjadi hal utama yang dipikirkan keluarga besar KPP selain target politik," ucapnya.