Penegakan Hukum Lalu Lintas Kerap Beri Citra Buruk, Kapolri: Mau Tak Mau, Kami Bikin Perubahan

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berencana melakukan sejumlah perubahan pada penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Menurut Listyo Sigit Prabowo, penegakan hukum di bidang lalu lintas selama ini berdampak buruk terhadap citra Polri.

Citra buruk itu, ucapnya, tak terlepas dari kerap terjadinya penyalahgunaan wewenang oknum anggota polisi saat penegakan hukum di bidang lalu lintas.

"Penegakan hukum di bidang lalu lintas selama dilakukan sifatnya edukasi sampai dengan tindakan. Penegakan hukum di satu sisi menjadi etalase yang buruk buat Polri," kata Kapolri saat kegiatan rilis akhir tahun 2021 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (31/12/2021).

Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri berencana mengurangi interaksi anggota polidi dengan para pengendara di jalan.

Baca juga: AKP GS Kena OTT, Ada Sekardus Uang di Ruang Kerja, Dicopot dari Kasat Lantas Polresta Ambon

Nantinya, penegakan hukum akan dikedepankan melalui sistem tilang elektronik atau ETLE.

"Mau tidak mau, kami lakukan perubahan. Kami membuat satu sistem tilang elektronik atau dikenal dengan ETLE. Tentunya di satu sisi akan meningkatkan tingkat kepatuhan, menghindari atau mengurangi interaksi anggota kami," ujar Listyo Sigit Prabowo.

Anggota Polantas, ucapnya, hanya akan difokuskan mengurai kemacetan lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi adanya penyelewengan oleh oknum anggota polisi.

"Anggota kami jauh lebih fokus pada kegiatan yang sifatnya mengurai terhadap masalah lalu lintas dan ke depan akan kita tingkatkan. Demikian juga penggunaan yang sifatnya mobile ini menjadi bagian upaya pembenahan kami sehingga Polri bisa tampil kredibel tanpa ada resiko penyalahan wewenang," katanya. (Penulis: Igman Ibrahim)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kapolri: Penegakan Hukum Lalu Lintas Jadi Etalase Buruk Buat Polri