Sering Banjir di Dekat Proyek Tol Cisumdawu, DPD RI Tanyakan Amdal

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana.

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Proyek pambangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) menimbulkan banyak dampak, di antaranya banjir di pemukiman penduduk, di dekat proyek dilaksanakan. 

Banjir diketahui sering terjadi di beberapa daerah seperti Jatinangor dan Ujung Jaya. Padahal, warga bertutur sebelum proyek dikerjakan tak pernah ada sekalipun banjir, mengingat daerah mereka adalah dataran tinggi. 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Eni Sumarni mengatakan adanya banjir dan sejumlah dampak lain terkait dengan proyek tol itu sangat aneh. Sebabnya, tak mungkin proyek besar  tidak memliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Baca juga: Wabup Sumedang Akan Panggil Satker Tol Cisumdawu, Selesaikan Masalah Banjir di Jatinangor

"Yang keliru siapa, Amdalnya atau pengusaha yang tidak mengindahkan Amdal? Ini yang mau ditekankan," kata Eni Sukarni kepada TribunJabar.id melalui sambungan telepon, Kamis (30/12/2021). 

Eni mengetahui bahwa banyak saluran air yang terpotong oleh proyek tol. Sehingga, air tak teralirkan pada tempatnya dan menjadi banjir. 

"Limpahan air, itu dia, karena ini memotong jalur air. Sebaiknya tetap diadakan terowongan, jangan air tersendat, satu sisi daerah kehilangan air, satu sisi melimpah. Kalau ada aliran air jangan dipotong," ujar Eni.

Baca juga: Postingan Lesti Kejora Setelah Lahiran, Kenalkan Nama Bayinya? Istri Rizky Billar Banjir Ucapan

Menurut Eni, Amdal yang telah ditetapkan harus terjawab dengan beresnya persoalan lingkungan dari dampak proyek. Jika masih ditemukan kendala, tentu bisa diketahui siapa yang mesti dimintai pertanggung jawaban. 

"Ini jangan ada kasus diem. Usut sampai tuntas," kata Eni.

Eni juga mempertanyakan jika ada persoalan terkait Amdal Proyek Tol Cisumdawu, mengapa seolah-olah hukum tidak ditegakkan. 

"Ke mana sih hukum? Kalau saya sendiri hanya bisa bersuara. Pemerintah juga harus betul-betul dalam menyelesaikan persoalan lingkungan ini. Itu memang sudah risiko jabatan," katanya.