OJK Cirebon Siapkan Kebijakan Ini untuk Memperkuat Perekonomian Pada 2022, Termasuk Ekonomi Digital

Kepala OJK Cirebon, M Fredly Nasution, menegaskan telah menyiapkan fokus kebijakan utama di tahun 2022. Rencana kebijakan itu sejalan dengan upaya

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Darajat Arianto
TRIBUNCIREBON.COM/AHMAD IMAM BAEHAQI
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Cirebon, M Fredly Nasution 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, M Fredly Nasution, menegaskan telah menyiapkan fokus kebijakan utama di tahun 2022.

Rencana kebijakan tersebut sejalan dengan upaya OJK untuk terus berperan aktif dalam mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh kuat.

Selain itu, menurut dia, mampu menciptakan kesempatan kerja luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Ada beberapa poin dalam fokus kebijakan utama yang kami siapkan pada tahun depan," ujar M Fredly Nasution saat konferensi pers akhir tahun di OJK Cirebon, Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Rabu (28/12/2021).

Di antaranya mengantisipasi dampak normalisasi kebijakan di negara maju dan penyebaran varian baru Covid-19 melalui pemantauan yang bersifat preemptif untuk memperkuat asesmen terhadap sektor jasa keuangan secara berkala.

Pihaknya juga bakal mengkaji pertumbuhan ekonomi secara periodik dan memperkuat sinergi kebijakan serta kolaborasi dalam lingkup KSSK.

Ia mengatakan, implementasi Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021 - 2025 dan mengoptimalkan peluang pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

"Kami juga menyiapkan langkah mitigasi climate-related financial risk di sektor jasa keuangan untuk memperkuat resiliensi ekonomi dalam kerangka sustainable finance," kata M Fredly Nasution.

Fokus kebijakan lainnya ialah mempercepat transformasi ekonomi digital sektor jasa keuangan dan pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi berbasis teknologi termasuk memberikan ruang bagi LKM dan BPR/BPRS masuk ke ekosistem digital.

Fredly menyampaikan, rencana selanjutnya meningkatkan efektivitas program inklusi keuangan dan perlindungan konsumen melalui percepatan akses keuangan bagi pelaku UMKM dan masyarakat yang belum bankable serta penguatan kebijakan perlindungan konsumen yang seimbang antara SJK dan konsumen.

Termasuk partisipasi aktif dalam program Gernas BBI dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta peningkatan penanganan pengaduan (complaint handling).

Baca juga: OJK: Edukasi dan Literasi adalah Kunci Mencapai Kesejahteraan Keuangan yang Berkelanjutan

Selain itu, melanjutkan implementasi penguatan sektor jasa keuangan syariah melalui pengembangan inovasi produk layanan dan aktivitas dengan kualitas serta aspek pricing yang kompetitif dalam satu ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah yang terintegrasi.

Ia juga berencana menyelesaikan reformasi industri keuangan non-bank yang merupakan program multiyears dalam rangka membangun IKNB yang sehat, berdaya saing, dan berperan optimal bagi perekonomian nasional, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada IKNB.

"Fokus kebijakan selanjutnya adalah memperkuat tata kelola dan manajemen strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OJK secara akuntabel, efektif serta efisien sekaligus dalam rangka mempersiapkan transisi kepemimpinan OJK," ujar M Fredly Nasution.

Bertumbuh di Ciayumajakuning

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sektor jasa keuangan tetap stabil dan terus bertumbuh meski pandemi Covid-19 belum berakhir.

Hal itu terlihat dari semakin meningkatnya fungsi intermediasi baik di sektor perbankan maupun di Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dan bertambahnya dana investor di pasar modal.

Kepala OJK Cirebon, M Fredly Nasution, memastikan, kinerja sektor keuangan yang terjaga sejalan dengan fungsi pengawasan yang terus dilakukan OJK dan relatif terkendalinya pandemi Covid-19.

Menurut dia, faktor-faktor tersebut mendorong peningkatan mobilitas masyarakat yang berdampak pada perbaikan aktivitas perekonomian Wilayah 3 Cirebon yang meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, serta Kuningan.

"Hingga Oktober 2021, dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit bank umum konvensional di Ciayumajakuning menunjukkan tren positif," kata M Fredly Nasution saat konferensi pers akhir tahun di OJK Cirebon, Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Rabu (28/12/2021).

Kepala OJK Cirebon, M Fredly Nasution (kiri), saat konferensi pers akhir tahun di OJK Cirebon, Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Rabu (29/12/2021).
Kepala OJK Cirebon, M Fredly Nasution (kiri), saat konferensi pers akhir tahun di OJK Cirebon, Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Rabu (29/12/2021). (TRIBUNCIREBON.COM/AHMAD IMAM BAEHAQI)

Ia mengatakan, secara year on year (yoy) DPK tumbuh sebesar 3,82 persen menjadi Rp 36,23 triliun dan penyaluran kredit bank umum konvensional tumbuh 9,51 persen menjadi Rp 41,40 triliun.

Selain itu, tren positif juga terlihat di bank umum syariah & unit usaha syariah yang ditunjukkan dengan meningkatnya DPK mencapai 9,48 persen menjadi Rp 2,86 triliun dan penyaluran pembiayaan naik 11,52 persen atau sebesar Rp 2,76 triliun.

Baca juga: OJK Bersama bank bjb Menggelar Puncak Acara Bulan Inklusi Keuangan 2021

Pihaknya juga mencatat hingga November 2021, bank perkreditan rakyat (BPR) di bawah pengawasan OJK Cirebon menunjukan tren positif di tengah situasi pandemi Covid-19.

 "Ada pertumbuhan pada total aset mencapai 9,85 persen menjadi sebesar Rp 3,44 triliun, DPK meningkat double digit 13,09 persen menjadi Rp 2,48 triliun, dan kreditnya mampu mencatatkan tren positif sebesar 5,38 persen menjadi Rp2,54 triliun," ujar M Fredly Nasution.

Fredly menyampaikan, di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan dan modal ventura di wilayah OJK Cirebon hingga Oktober 2021 mencapai Rp 5,33 triliun yang didominasi pembiayaan motor, mobil, dan permodalan usaha.

Pada industri asuransi, posisi triwulan ketiga 2021 terdapat Rp 744,04 miliar premi pada asuransi jiwa dan Rp 182,76 miliar asuransi umum serta total klaim masing-masing sebanyak Rp 538,08 miliar dan Rp 66,61 miliar.

Dari sektor Lembaga Keuangan Mikro (LKM), statistik menunjukan hingga November 2021 dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp 30,71 miliar atau meningkat 10,65 persen dan baki debit kreditnya mencapai Rp 42,26 miliar.

Selain itu, terdapat dua LKM yang dibentuk pemerintah dan mempunyai tujuan khusus, yaitu LKMS Buntet Pesantren dan LKMS Khas Kempek yang fokus pada pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren.

"LKMS tersebut mendapatkan dana kelolaan dari pemerintah yang disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan dan tidak diperkenankan untuk mengumpulkan DPK. Data November 2021 menunjukkan pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 452 juta kepada 268 nasabah," kata M Fredly Nasution.

Baca juga: BRI dan OJK Dorong Inklusi Keuangan Para Pedagang Pasar

Di sektor pasar modal, hingga November 2021 terjadi pertumbuhan signifikan dalam kepemilikan saham di Wilayah 3 Cirebon yang mencapai 77,27 persen atau menjadi Rp1,43 triliun dan jumlah investor saham sebanyak 52.688 orang.

Bahkan, jumlah kepemilikan reksa dana pun meningkat cukup signifikan baik dari sisi nasabah maupun nominal. Jumlah nasabah pemilik reksa dana saat ini mencapai 3.471 orang atau meningkat 38,07 persen dan nilainya meningkat 26,42 persen menjadi Rp 123 miliar.

"Peningkatan ini salah satunya didorong edukasi oleh Bursa Efek Indonesia Jawa Barat bekerja sama dengan OJK dan Galeri Bursa Efek Indonesia yang tersebar di enam kampus. Di antaranya, UGJ, IAIN Syekh Nurjati, UMC, Universitas Wiralodra Indramayu, Universitas Majalengka, dan Universitas Kuningan," ujar M Fredly Nasution. (*)

Sumber: Tribun Cirebon
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved