Lewat GIZ, Pemerintah Jerman Ingin Berdayakan Diaspora Indonesia lewat Program CLSI

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Lembaga pembangunan yang berbasis di Jerman,  Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia meluncurkan Collective Leadership Specialist Indonesia (CLSI).

CLSI jadi platform nasional untuk fasilitasi dialog serta kemitraan yang berkelanjutan terkait diaspora Indonesia. Sehingga, memecahkan tantangan seputar diaspora dan migrasi, juga memberdayakan komunitas diaspora Indonesia.

Diaspora diartikan beragam warga Indonesia di luar negeri yang masih memiliki paspor, warga Indonesia di luar negeri tidak berpaspor hingga bukan warga negara Indonesia tapi punya kecintaan, punya kerabat atau saudara dengan warga Indonesia.

Baca juga: Danu Saksi Kasus Subang Tiba-tiba Harus Tes Psikologi, Karena Kesaksiannya Selalu Berubah-ubah?

Team leader program migrasi dan diaspora GIZ Indonesia, Makhdonal Anwar menjelaskan CLSI ini inisiatif yang dikembangkan migrasi dan diaspora dengan dilakukan oleh GIZ Indonesia dan dibiayai pemerintah  Jerman.

"GIZ ini memang mandat program yang ikut memberikan kontribusi untuk mengakomodir keinginan diaspora sesuai posisi dan program pemerintah," katanya di Crown Plaza Hotel, Jalan Lembong, Selasa (7/12/2021).

Pembentukan CLSI diawali dengan mengumpulkan platform yang telah dimapping dua tahun lalu dan diimplementasikan oleh 23 negara yang melihat apa yang dapat mereka berikan.

Untuk di Indonesia, Donal menyebut isu diaspora sangatlah seksi sejak 2012 dan perlu pengoptimalisasian di berbagai sektor.

Baca juga: Tragisnya Nasib TKW asal Karawang Ini, Diperlakukan seperti Budak, Dibuang karena Sakit-sakitan

"Akhirnya kami bekerjasama dengan sejumlah instansi untuk membuat platform dialog (komunikasi) antarpihak untuk membicarakan kontribusi pembangunan nasional. Kami berharap ini dapat menjadi wadah diskusi dalam situasi semi formal membicarakan diaspora," katanya.

Indonesia pada 2024 bakal menghelat pesta demokrasi dengan berakhirnya dua periode pemerintahan Joko Widodo. Isu diaspora ini bisa sangat menentukan dalam pemilu nanti.

Peneliti Pusat Riset Politik pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ganewati Wuryandari mengungkapkan pergantian presiden pada 2024 diharapkan diaspora menjadi bagian prioritas pemerintah siapapun penggantinya nanti

Diaspora Indonesia, katanya, terbilang banyak namun tak sebanyak seperti Cina, India, dan Filipina yang peran diasporanya membantu pembangunan negara asalnya.

Baca juga: Dianggap Tidak Fair, Sophia Latjuba Tak Terima Dibanding-bandingkan dengan Perempuan Usia 30 Tahun

"Siapapun pemerintah yang gantikan Jokowi, seharusnya bisa tetap prioritaskan diaspora ini dan keberadaan CLSI bisa menjadi motor kelompok kepentingan dalam mengetuk pemerintah jika melupakan diaspora," katanya.

Donal menambahkan pada 2024 ada beberapa hal yang perlu dilakukan, salahsatunya adanya kartu identitas diaspora yang menjadi langkah penting guna tertib administrasi dan perlindungan terhadap warga negara.

"Saya menilai sih itu bakal jadi sebuah kemajuan dan sekarang disiapkan platformnya yang ada pilar diasporanya. Kami juga punya visi di 2030 bisa terlihat kontribusi dari diaspora secara signifikan, sehingga perlu kerjasama dari para pemangku kepentingan lewat tim ini," ucapnya.