Breaking News:

UMK Bandung Barat 2022

Ribuan Buruh Lega, Jika Disetujui UMK Bandung Barat 2022 Naik Jadi Rp 3.475.663, Ini Kata Pengusaha

Pemda KBB akhirnya resmi merekomendasikan kenaikan UMK Bandung Barat 2022 ke Pemprov Jabar sebesar Rp 227.379,82 atau 7 persen ke Pemprov Jabar.

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Kisdiantoro
Tribun Jabar / Ferri Amiril Mukminin
ILUSTRASI --- Jalan nasional Cianjur-Bandung lumpuh Selasa (23/11/2021). Massa buruh blokade jalan dan aksi long march dari kawasan pabrik. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Bandung Barat (KBB) sedikit merasa lega karena Pemda KBB akhirnya resmi merekomendasikan kenaikan UMK 2022 ke Pemprov Jabar sebesar Rp 227.379,82 atau 7 persen ke Pemprov Jabar.

Rekomendasi itu disampaikan setelah ribuan buruh melakukan aksi mogok massal dan unjuk rasa, kemudian Pemda KBB melakukan rapat pleno dengan dewan pengupahan, sehingga jika rekomendasi ini direstui Pemprov Jabar, maka UMK KBB tahun 2022 naik menjadi Rp 3.475.663,11.

Koordinator Koalisi 9 Serikat Buruh KBB, Dede Rahmat, mengatakan, dengan adanya rekomendasi kenaikan UMK tersebut artinya perjuangan ribuan buruh yang sudah dilakukan selama ini, akhirnya sudah terbayar.

"Iya akhirnya pemerintah mengusulkan UMK naik 7 persen. Ini bisa menjadi penyemangat bagi kaum buruh untuk tak lelah berjuang," ujarnya saat dihubungi, Jumat (26/11/2021).

Menurutnya, Pemda KBB merekomendasikan kenaikan UMK tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap buruh karena banyak kepala daerah lain takut menaikkan upah karena ancaman kena sanksi pusat.

"Bisa dibilang juga ini sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah kepada perjuangan kelompok buruh karena mereka berani, kita apresiasi," kata Dede.

Baca juga: Pemkab Subang Rekomendasikan UMK 2022 Naik Lima Persen, Koordinator Buruh: Sebetulnya Tidak Puas

Kendati demikian, pihaknya bersama ribuan buruh yang lain tidak akan terbuai terhadap adanya rekomendasi tersebut karena perjuangan untuk mempertahankan kenaikan UMK 2022 masih panjang.

"Karena keputusan ada di Pemprov Jabar, makanya kita bakal terus kawal karena ini belum final. Nanti akan diputuskan dalam rapat dewan pengupahan provinsi," ucapnya.

Meski keputusan Pemda KBB ini bisa membuat lega para buruh, tetapi dinilai mengesampingkan usulan kalangan pengusaha yang meminta UMK 2022 tidak mengalami kenaikan sesuai skema perhitungan Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021. 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesian (Apindo) KBB, Joni Tjakralaksana, mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa dengan adanya keputusan dari Pemda KBB ini karena penetapan rekomendasi UMK merupakan hak dari pemerintah daerah.

"Kita hanya menjalankan peraturan yang sudah diatur oleh pusat yaitu PP 36," kata Joni.

Jika rekomendasi tersebut dikabulkan Pemprov Jabar, Joni menilai sejumlah perusahaan bakal terkena dampak karena kenaikan gaji karyawan akan memberatkan bagi sejumlah perusahaan, apalagi hal ini terjadi di masa pandemi Covid-19. 

"Pasti memberatkan bagi sebagian perusahaan, apalagi pandemi Covid-19 hingga saat ini belum berakhir," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved