Breaking News:

Ratusan Kades Geruduk DPRD Sumedang, Ancam Mogok Massal Terkait Nasib Pengurus RT/RW

Ratusan kades di Sumedang geruduk kantor DPRD Sumedang, Rabu (24/11/2021).  Mereka menyampaikan penolakan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH)

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Mega Nugraha
Tribun Jabar / Kiki Andriana
Ratusan kepala desa di Sumedang menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang, Rabu (24/11/2021). Mereka menyampaikan penolakan penurunah Dana Bagi Hasil (DBH) bagi desa.  

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Ratusan kades di Sumedang geruduk kantor DPRD Sumedang, Rabu (24/11/2021).  Mereka menyampaikan penolakan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi desa. 

DBH adalah dana yang dihasilkan dari pajak dan retribusi. Oleh pemerintah desa, DBH dialokasikan untuk insentif pengurus RT/RW. 

Baca juga: UPDATE Kasus Subang Setelah 3 Bulan, Yosef Dipanggil Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar

Penurunan ini dinilai para kepala desa sebagai pemotongan. Dengan pemotongan ini, banyak pengurus RT/RW yang tidak akan dapat insentif, sekalipun dapat akan terhambat. 

 Para kepala desa kemudian beraudiensi dengan DPRD Sumedang.

"Seperti yang sudah disampaikan, kami tidak ingin berargumentasi dengan siapapun, karena ini ranah politik pak Bupati, kami memohon apakah bisa dievaluasi, tidak mengorbankan anggaran yang ada (jangan menurunkan DBH)," kata Kepala Desa Cilengkrang, Suhenda kepada TribunJabar.id di DPRD Sumedang

Suhenda mengatakan, setelah audiensi, ada solusi bahwa insentif bisa diperoleh pengurus RT/RW dengan mengikuti kegiatan pembinaan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tingkat desa. 

Tetapi, Suhenda tidak ingin mengadakan kegiatan tanpa dasar hukum yang jelas. Sebab, jika tidak ada aturan yang memayungi setiap kegiatan yang dilakukan desa, akan menjadi temuan pihak berwenang terhadap hukum seperti Kejaksaan dan Inspektorat Daerah. 

Baca juga: Tak Seperti Kejari Karawang di Kasus Valencya, Kejari Garut Malah Hentikan Penuntutan Pencuri Ponsel

"Kalau solusnya begitu, buatlah payung hukumnya terlebih dahulu. Kami juga tak mau jadi temuan," katanya. 

Suhenda dan kepala desa lainnya masih menyimpan harapan bahwa Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir bersedia menghentikan penurunan anggaran DBH itu. Namun jika tidak ada hasil, kemungkinan aksi yang lebih massif dilakukan. 

Aksi yang dimaksud adalah mogok massal kerja atau menutup kantor desa di seluruh Sumedang selama sebulan. 

"Atau jika tidak, kami akan membawa RT/RW dikali 270 desa, 10.800 orang kami bawa agar bupati menjelaskan langsung tentang pemotongan ini. Tetapi semoga hal ini tidak terjadi," kata  dia. 

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved