Breaking News:

Ekonom Unpad Sebut Serikat Pekerja Harus Bijak dalam Meminta Kenaikan UMP

Ekonom Unpad menyebutkan Serikat buruh harus bijak dalam meminta kenaikan upah minum provinsi (UMP) 2022

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Siti Fatimah
kompas.com
Ilustrasi UMP 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Serikat buruh harus bijak dalam meminta kenaikan upah minum provinsi (UMP) 2022.  Hal itu diungkapkan Ekonom dari Universitas Padjadjaran, Ferry Hadiyanto saat dihubungi, Selasa (23/11/2021). Ia menilai, saat ini sektor industri masih dalam fase memulihkan diri akibat hantaman pandemi Covid-19. 

"Kita saat ini lagi recovery dari pandemi Covid-19, banyak saudara yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) gara-gara Covid-19. Kalau seandainya nanti ekonomi sudah baik dan normal kembali, dan tingkat kesejahteraan masyarakat sudah normal kembali, itu sah saja," ujar Ferry. 

Selama pandemi kemarin, kata dia, banyak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga menambah jumlah pengangguran baru. 

Baca juga: Daftar Besaran UMP di Pulau Jawa, DKI Jakarta Tertinggi, Jawa Barat Urutan Berapa?

"Kalau misalnya terlalu tinggi, perusahaan kalau dapat keuntungan yang tadinya bisa untuk investasi di 2022, sehingga kemudian merekrut kembali tenaga kerja yang tadinya menganggur atau tenaga kerja baru, tapi kalau begini kan uang profitnya hanya untuk tambahan upah," ujar Ferry. 

Ia mencontohkan, misalnya kenaikan upahnya Rp. 100 ribu, dikali sekian ratus pekerja, maka kata dia, akan bisa menghabiskan keuntungan perusahaan. 

"Sebenarnya profit itu bisa digunakan untuk investasi sumber daya manusia (merekrut karyawan yang terkena PHK) atau untuk barang produksi," katanya. 

Baca juga: Naik Rp 31 Rabu, UMP 2022 Jabar Jadi Rp 1.841.487,31 Bagi Pekerja dengan Masa Kerja dibawah 1 tahun.

Saat ini, kata dia, laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat pada triwulan II 2021 mulai menunjukkan tren positif, secara year on year (yoy) tumbuh 6,13 persen, sedangkan secara kumulatif hingga triwulan II 2021 tumbuh 2,54 persen. 

Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan mulai ada perbaikan ekonomi, setelah empat triwulan terakhir ekonomi terkonstraksi karena dampak pandemi Covid-19. 

"Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi itu kan years on years, jadi kita baru mendapat kenaikan ekonomi itu di kuartal kemarin," ucapnya. 

Baca juga: UMP Jabar 2022 Resmi Ditetapkan, Naik Rp 31.135,95 Jadi Rp 1.841.487,31

Pertumbuhan ekonomi satu kuartal terakhir kata dia, tidak bisa dimasukkan ke dalam rumus yang digunakan untuk perhitungan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). 

"Harus satu tahun full, itu juga cuma 0, sekian persen saja, kemarin sempat naik jadi 6 persen, sekarang turun lagi tapi sudah positif pergerakannya, tapi kan itu kuartal dan berangkatnya dari negatif 4 persen untuk Jawa Barat," katanya. 

"Jadi, menurut saya jangan sampai sudah akan membaik secara ekonomi, lalu ada masalah lagi di sektor tenaga kerja," tambahnya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved