UMK 2022

UMK Majalengka Tahun Depan Hanya Naik Rp 18.000, Jika Mengacu PP 36

Upah minimum Majalengka tahun depan hanya naik Rp 18 ribu jika mengacu ke PP 36.

Penulis: Eki Yulianto | Editor: taufik ismail
Tribun Cirebon/ Eki Yulianto
Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Majalengka (ABM) unjuk rasa di depan kantor Bupati Majalengka, Senin (15/11/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) di berbagai daerah saat ini menjadi perbincangan hangat.

Pasalnya, kenaikan UMK di tahun depan diprediksi hanya naik sekian persen.

Hal itu membuat para buruh di Indonesia, termasuk di Majalengka menolak dan membuat aksi turun ke jalan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Majalengka, Eman Suherman mengatakan, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2021 maka kenaikan UMK Kabupaten Majalengka hanya naik sebesar Rp 18.000.

Perhitungan tersebut berdasarkan pertimbangan beberapa faktor, termasuk angka inflasi yang terjadi di Kabupaten Majalengka sebesar 1,76 persen.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 1,51 persen serta sejumlah perhitungan lainnya.

Untuk penentuan UKM sendiri, kini masih menunggu penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) yang rencananya baru akan ditetapkan pada 28 November 2021 mendatang.

“Jika mengacu pada PP 36 dan Menteri Ketenagakerjaan No B-M.383/HI.01.00/XI/2021, tertanggal 9 November 2021, perihal penyampaian data Perekonomian dan ketenagakerjaan dalam penetapan upah minimum tahun 2022 maka akan banyak kabupaten/kota yang tidak bisa menaikan UMK, dan Majalengka sendiri hanya sebesar Rp 18.000. Cirebon malah hanya Rp 10.000. Ada beberapa kabupaten/kota di Jabar yang tidak bisa menaikan UMK, malah kabupaten tetangga,” ujar Eman, Selasa (16/11/2021).

Menurutnya, dalam surat yang diterbitkan pemerintah tersebut juga dikatakan, bahwa penetapan upah minimum harus berdasarkan data yang bersumber dari lembaga berwenang di bidang statistik.

Yang mana, merupakan salah satu program strategis nasional yang diatur dalam PP No 36.

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 4 ayat (3), pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat.

“Di sana juga dikatakan bahwa Pemerintah Tk II wajib mentaati UU,” ucapnya.

Terpisah, Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Marsiana menyampaikan, pihaknya sangat paham dengan tuntutan para buruh yang menuntut kebutuhan hidup layak.

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved