Harga Sewa Pesawat Rp 10 Miliar/Bulan tapi Garuda Berani Bayar 2 Kali Lipat, Disebut Ugal-ugalan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menanggapi pernyataan Peter Gontha yang merupakan mantan Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) perihal selisih harga sewa pesawat yang sebelumnya disepakati antara manajemen dan lessor.

Melalui akun media sosial miliknya, Peter menyebut harga sewa pesawat jenis Boeing 777 di pasar mencapai 750.000 dolar AS atau setara Rp 10,6 miliar per bulan (asumsi kurs Rp14.221 per dolar AS).

Namun, manajemen Garuda sebelumnya berani membayar di angka 1,4 juta dolar AS atau Rp 19,9 miliar per bulan.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Kementerian BUMN mendukung agar perihal tersebut diusut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apabila ucapan Peter Gontha benar.

Arya juga menyebut, agar jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang terlibat kontrak penyewaan pesawat yang dimaksud, untuk menghadap ke KPK.

"Kami sangat mendukung kalau benar Pak Peter Gontha menyebarkan data mengenai penyewaan pesawat ke KPK," ucap Arya kepada wartawan, Senin (1/11/2021).

"Jadi kita dorong memang supaya mantan-mantan Komisaris atau mantan Direksi pada saat itu, bisa diperiksa saja untuk mengecek bagaimana dulu sampai penyewaan pesawat tersebut bisa terjadi," sambungnya.

Seperti diketahui, maskapai penerbangan Garuda Indonesia kini sedang mengalami kondisi krisis.

Perusahaan berkode saham GIAA tersebut diketahui memiliki utang puluhan triliun, dan akan terus membengkak seiring berjalannya waktu.

Selain menurunnya operasional penerbangan imbas pandemi Covid-19, sakitnya Garuda Indonesia juga disebabkan masalah penyewaan pesawat dengan lessor.

Harga sewa yang diterima Garuda Indonesia saat ini sangatlah besar, dan membuat neraca keuangan perseroan menjadi tidak karuan.

"Kan kita tau bahwa kasusnya ini ugal-ugalan di sana, di penyewaan pesawat," pungkas Arya.

Gampang untuk Selesaikan Masalah

Pengamat penerbangan Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim menyatakan, maskapai apapun jika mengambil alih rute Garuda Indonesia, maka akan mendapat keuntungan.