Achmad Nugraha Akui Sudah Sering Ingatkan Pemkot Bandung terkait Potensi Munculnya Klaster Sekolah

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung, Achmad Nugraha, meminta rencana pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas ditunda Pemkot Bandung.

Hal ini menyusul temuan 14 siswa di jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA di Kota Bandung terkonfirmasi positif Covid-19 setelah Dinas Kesehatan Kota Bandung melakukan tes acak swab kepada 348 siswa.

"Dari awal saya selalu menganggap bahwa PTM terbatas yang diselenggarakan Pemkot Bandung ini sebagai uji coba, bukan PTM sebenarnya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (19/10/2021).

"Maka, dengan adanya kejadian ini saya minta agar rencana PTM di Kota Bandung ditunda hingga ada hasil pemeriksaan dari semua siswa di Kota Bandung."

"Sebab, 14 siswa ini (positif) baru dari 348 siswa, sedangkan jumlah siswa di Kota Bandung masih banyak. Bukan tidak mungkin masih ada kasus lainnya."

Achmad menuturkan, penerapan PTM bukan hanya berbicara tentang kesiapan sekolah dalam memberlakukan protokol kesehatan, tapi juga bagaimana pendidik, peserta didik, hingga orang tua siswa dapat memiliki pemahaman yang sama dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Termasuk upaya pengawasan yang dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya kasus tersebut.

"Sejak awal saya sudah berbicara bahwa harus ada pemahaman yang sama antara guru, siswa, dan orangtua siswa dalam menerapkan PTM ini, bagaimana pengawasan dapat dilakukan seoptimal mungkin, mulai dari kedatangan hingga kepulangan siswa, jangan sampai siswa ini berkerumun setelah pulang sekolah," ucapnya.

Ia menuturkan, berdasarkan pemantauan yang dilakukannya di salah satu kecamatan, bahwa dalam penerapan PTM berjalan baik hanya hari ketiga pelaksanaan sejak dimulai awal September lalu, di mana memasuki hari keempat aktivitas para siswa, seolah pandemi Covid-19 telah kembali ke kondisi normal, dengan masifnya kerumunan yang dilakukan oleh siswa di luar lingkungan sekolah.

Inilah yang dikhawatirkan, menjadi potensi dari penularan Covid-19 yang terjadi saat ini.

"Maka dari itu jangan sampai kebijakan PTM ini dilakukan sesegera mungkin secara penuh di semua sekolah, sebelum pelaksanaan prokes dan pemahaman yang sama dimiliki oleh semua pihak."

"Kalau itu belum bisa, jangan dipaksakan, karena justru berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 secara masif," ujar Acmad.

Ia menegaskan, pihaknya tidak dalam posisi menyalahkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat terkait PTM, karena memang kebutuhan masyarakat, terutama orangtua siswa yang menginginkan PTM segera digelar, setelah terlalu lamanya penerapan PJJ diterapkan.

"Tapi masalahnya terkontrol atau tidak penerapan ini."

"Dari dulu saya sudah mengingatkan, awas hati-hati kluster sekolah, dan hari ini malah terjadi."

"Artinya, harus ada pengawasan yang benar-benar jelas dan masif dilakukan, baik siswa saat di dalam atau di luar sekolah."

"Karena selama ini lemahnya pengawasan menjadi persoalan krusial yang kerap dihadapi selama ini," katanya. (*)