Breaking News:

Warga RW 04 Melawan, Gugat PT KAI ke Pengadilan, Ini Isi Gugatannya, BPN dan Pemprov Ikut Digugat

Ini isi gugatan dari warga RW 04 kepada PT KAI terkait penggusuran lahan.

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: taufik ismail
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Sejumlah warga RT 05 dan RT 06, menutup akses jalan saat melakukan unjuk rasa menolak penggusuran lahan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), di Jalan Anyar Dalam, RW 04, Kelurahan Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (11/10/2021). Dalam aksinya, puluhan warga ini menolak rumahnya dibongkar oleh PT KAI yang rencananya akan dibangun Laswi City Heritage, karena mereka menilai pihak PT KAI tidak pernah menunjukkan bukti apapun atas lahan yang PT KAI klaim. Warga juga merasa keberatan dengan nominal biaya kompensasi yang dinilai terlalu rendah yakni sebesar Rp 250.000 per meter. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Warga RW 04, Kelurahan Kebonwaru, Batununggal, Kota Bandung menyeret PT Kereta Api Indonesia (KAI) ke Pengadilan Negeri Bandung.

Dalam gugatannya, warga meminta PT KAI memberikan kompensasi Rp 5 juta per meter atas bangunan rumah mereka dan menolak kompensasi biaya bongkar yang hanya Rp 200 ribu per meter untuk bangunan semi permanen dan Rp 250 ribu untuk bangunan permanen.

"Yang dituntut oleh warga, pertama meminta kepada pihak PT KAI untuk menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah yang mereka klaim. Kedua, kalau memang terbukti tanah ini milik PT KAI, warga meminta ganti rugi yang layak dan adil," ujar Tarid Ferdiana, kuasa hukum warga, saat dihubungi Rabu (13/10/2021).

"Dari warga dalam gugatan satu meternya Rp 5 juta untuk penggantian bangunan, tapi itu baru pengajuan, nanti yang memutuskan itu hakim karena sudah masuk pengadilan," ujarnya.

Saat ini, kata dia, gugatan warga baru sampai pada pemanggilan para pihak tergugat.

Selain PT KAI, gugatan juga ditujukan kepada PT Wika, Pemkot Bandung, Pemprov Jabar dan BPN.

"Kemarin sidang pertamanya itu 1 September 2021, sidang kedua dijadwalkan 21 Oktober 2021, agendanya masih pemanggilan para pihak karena  sidang pertama yang hadir hanya dari Pemkot," katanya.

Adapun alasan menggugat enam pihak itu, kata dia, pertama PT KAI karena mengklaim soal tanah dan ada wacana melakukan penggusuran.

"Kemudian PT Wika, di surat pertama PT KAI mencantumkan nama PT Wika, karena penggusuran ini terjadi berdasarkan surat tersebut yang artinya PT KAI bekerja sama dengan PT Wika agar melakukan pembangunan di tanah tersebut," ucapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved