Mendigitalisasi Urusan Perbankan dan Pembayaran Online di 60 Desa Digital di Karawang

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Karawang, Cikwan Suwandi

TRIBUNJABAR.ID,KARAWANG- Pimpinan Cabang Bank BJB Karawang, Arfandy mengklaim program desa digital bisa membantu mengatasi kemiskinan ekstrem di Karawang.

Arfandy mengungkapkan, program desa digital yang telah digagas sejak awal Tahun 2020 tersebut merupakan upaya BJB Karawang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan.

Ia menyebut program tersebut langsung bersentuhan dengan pemerintah desa yang kemudian sasarannya menuju komunitas masyarakat pedesaan.

Baca juga: Akan Ada 5.000 Desa Digital di Jawa Barat, Ini yang Akan Dilakukan Pemprov

Saat ini sudah ada 24 desa yang setuju dengan desa digital dengan nasabah hingga 10 ribu orang. Hingga akhir tahun 2021, BJB Karawang menargetkan 60 desa digital yang tersebar di 30 kecamatan dengan kredit sekitar Rp 1,3 triliun.

Dalam desa digital, masyarakat diajak bertransaksi secara digital. Bukan saja soal urusan perbankan, melainkan juga soal pembayaran dan transaksi secara digital pada merchant BJB Karawang di desa itu. Transaksi pada merchant itu bisa menggunakan sistem QRIS.

QRIS merupakan pembayaran digital menggunakan scan QR Code dan dapat di scan atau dikenali, di baca oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Di kantor desa, BJB menghadirkan mini bank. Seorang petugas dari warga yang telah dilatih disiagakan. Masyarakat bisa melakukan tarik dan setor tunai hingga bayar-bayar. Mulai dari PBB, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga isi ulang uang elekronik.

"Selain itu kita melatih warga juga dalam melakukan pengelolaan keuangannya. Bagaimana mereka bisa menghitung secara baik keuangan usahanya," kata Arfandy kepada Tribun Jabar, Kamis (7/10/2021).

Tak hanya itu, Bjb juga memfasilitasi wifi untuk mendukung aktivitas digital masyarakat. Juga CCTV yang terhubung ke command center Polres Karawang.

BJB juga memfasilitasi masyarakat pelaku usaha kecil dengan kredit tanpa agunan dan tanpa bunga. Peminjam hanya dibebankan biaya administrasi yang dibayar dimuka maksimal 9,5 persen sesuai plafon pinjaman.

"Maksimal peminjaman Rp 5 juta. Jika pinjam sejumlah itu, administrasinya Rp 475.000 ribu sebagai pengganti uang kertas dan administrasi lainnya," katanya.

Kredit ini bisa diajukan pada masyarakat berkelompok yang terdiri atas lima orang. Syarat ini mirip dengan saat mengajukan pinjaman ke koperasi, atau yang di Karawang dikenal dengan bank emok. Bedanya bank emok menarik bunga tinggi dan sistem tanggung renteng.

Selain itu ada juga KUR Pertanian. Yang sudah terlaksana yakni KUR Pertanian kepada anggota BMT Niaga Utama dengan garapan sebesar 2.000 hektare atau setara dengan nominal Rp32 miliar. (Cikwan Suwandi)