Kunjungi GPP Summarecon, Ombudsman RI Perwakilan Jabar dan Kemen PANRB Apresiasi Pemkot Bandung

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana dan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA melakukan kunjungan ke Gerai Pelayanan Publik (GPP) Summarecon Bandung, pada Kamis (23/9/2021) dan Jumat (24/9/2021).

Kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Jabar diterima oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal DPMPTSP Kota Bandung, Rachmat Setiadi, Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal, Mia Jumiawati, serta Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal, Deden Rusyana.

Sedangkan kunjungan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, diterima oleh Sekretaris DPMPTSP Kota Bandung, Anton Sugiana, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, Rachmat Setiadi, dan Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal, Deden Rusyana, serta para pejabat pengisi tenan yang ada di GPP Summarecon Bandung.

Dalam kunjungannya, para rombongan melakukan tinjauan ke 16 tenan yang berada di lantai satu hingga tiga dari GPP Summarecon Bandung, seraya memastikan bahwa proses pelayanan dilakukan secara baik dan saling terintegrasi dalam pola one stop service. 

Ditemui usai melakukan tinjauan, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jabar, Dan Satriana mengaku, mengapresiasi kesiapan sarana dan prasarana juga SDM dari GPP Summarecon Bandung. 

Terlebih dengan lokasi yang strategis, diharapkan dapat memfasilitasi dan memudahkan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Bandung wilayah Timur dalam melakukan pengurusan administrasi, dengan mengintegrasikan beberapa instansi pemerintah lainnya dalam konsep one stop service.

"Saya kira Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini DPMPTSP sangat beruntung, bahwa GPP ini berada di wilayah yang secara sarana cukup bagus dan strategis untuk dapat menampung kebutuhan layanan dari masyarakat, dengan mendekatkan diri bagi masyarakat Kota Bandung wilayah Timur, apalagi kita ketahui bersama bahwa Bandung Timur sejak beberapa waktu lalu dan kedepannya memiliki potensi sebagai wilayah berkembang," ujarnya.

Dengan telah hadirnya sarana tersebut, lanjutnya, yang harus dilakukan selanjutnya DPMPTSP adalah bagaimana instansi-instansi lain itu, mendapatkan keuntungan dari bergabung di GPP.

Ia pun mendorong agar GPP segera dibuatkan sebuah standar operasional (SOP) gedung layanan dan SDM di dalamnya, agar masyarakat dapat melihat dan merasakan langsung adanya kekhasan layanan, sejak awal kedatangan hingga menyelesaikan urusan pelayanannya.

Disamping itu, karena berada di wilayah baru, maka kehadiran GPP ini tidak akan mampu berkembang tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak di instansi pemerintah, salah satunya dukungan ketersediaan fasilitas transportasi dari Dinas Perhubungan yang dapat menjangkau akses masyarakat menuju GPP.

"Dukungan fasilitas transportasi menjadi sebuah hal yang sangat dibutuhkan, karena prinsip mendekatkan dan memudahkan, serta keterjangkauan layanan masyarakat tidak selalu berada di dalam gedung layanan, tapi juga akses masyarakat menuju gedung ini," ucapnya.

Maka kedepan, Pemerintah Kota Bandung harus mulai mempertimbangkan hadirnya dukungan-dukungan tersebut, agar ketersediaan layanan yang sudah baik ini, dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Bandung. 

Ia pun menambahkan, bahwa konsep mendekatkan dan memudahkan kebutuhan layanan masyarakat ini pun, harus mulai diikuti oleh unit lain di Pemerintahan Daerah Kota Bandung.

Serta terus dikedepankan oleh GPP, baik dalam arti luas pelayanan, maupun dalam arti khusus, salah satunya aksesibilitas bagi para lansia dan kaum disabilitas.