Komunikasi Efektif di Tengah PPKM, Dr Pitoyo Ajak Pejabat Berempati dan Jujur

TRIBUNJABAR.ID - Komunikasi di saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  atau PPKM dinilai cenderung kurang efektif dan membingungkan masyarakat karena kebijakannya disampaikan tanpa penjelasan detail ke masyarakat.

Dr. Pitoyo. SS, M.IKom, Ketua Umum Ikatan Doktor Ilmu Komunikasi (IDIK) UNPAD menyampaikan hal itu pada webinar yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jawa Barat dengan tema Pandemi ke Endemi : Berkawan dengan Covid 19, Komunikasi Persuasif Mengawal Kesadaran Publik, pada hari Rabu 1 September 2021.

Narasumber pada webinar ini Irvan Afriandi, dr MPH, Dr PH, dari Fakultas Kedokteran UNPAD, Anton Sunarwibowo, ST, MT, MSc, Bapelitbang Organisasi Pemkot Bandung, Dr Pitoyo, SS, M.IKom, Business Development Tribun Network dan Ketua Umum Ikatan Doktor Ilmu Komunikasi (IDIK) UNPAD.

Pada webinar yang dimoderatori Dr Amalia Djuwita ini, Dr Pitoyo mengatakan, kebijakan yang berubah-ubah terkait penanganan covid 19 ini membuat masyarakat menjadi resah. Pemerintah seharusnya memberikan penjelasan detail kepada masyarakat melalui jaringan birokrasinya.

Keputusan Presiden RI tentang PPKM darurat misalnya, lanjut Dr Pitoyo, harusnya ditindalanjuti oleh gunernur, bupati dan walikota secara detail ke masyarakat.

“Komunikasinya juga perlu dilakukan secara efektif dengan cara personal. Dengan demikian masyarakat merasa diayomi bukan sebaliknya merasa berhadapan dengan pemerintah,” jelas Dr Pitoyo.

Komunikasi yang efektif selain perlu dilakukan secara personal juga perlu melakukan tiga hal. Pertama, empati. Komunikator dalam hal ini Pemerintah maupun aparat keamanan perlu punya empati terhadap masyarakat terkait gelombang kedua covid 19 ini. Kedua, informatif, buatlah narasi yang mudah dipahami oleh publik. Pasalnya strata pendidikan masyarajat beragam dari yang rendah hingga tinggi. Ketiga, jujur (asli). Maksudnya sampaikan secara jujur kepada masyarakat harga obat, harga vaksin, jumlah korban covid dan sebagainya.

Apabila ketiga hal tersebut dilakukan secara baik tentu tidak akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Mengingat masih banyak anggota masyarakat yang ingin tetap beraktivitas untuk menyambung hidup di tengah PPKM.

“Kalau tiba tiba dilarang keluar rumah dalam waktu panjang pasti menolak karena mereka berfikir no work no pay,” ungkap Dr Pitoyo.

PPKM level 3 misalnya, bila disurvey apakah masyarakat paham maksudnya, bisa dipastikan banyak yang tidak paham. Apa indikatornya yang secara sederhana dapat dipahami masyarakat.? Ini menjadi tantangan bagi pemerintah.

Dr Pitoyo menyarankan pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan ISKI untuk mengkomunikasikan kebijakan terkait covid 19 agar efektif.

Dr Irvan Afriandi mengatakan komunikasi persuasif kepada masyarakat sangat diperlukan agar masyarakat paham bahaya dan cara menghindari covid 19.

Menurut Dr Irvan, banyak tayangan di televisi tentang keluarga korban covid 19 yang tidak terima jenazanya dinyatakan meninggal karena covid. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang covid 19.

“Selain itu juga dipicu oleh banyaknya berita hoax tentang covid 19 di media sosial,” ujar Dr Irvan.

Salah satu bentuk komunikasi persuasif yang dilakukan oleh tenaga medis yakni “Kami Berikan Jasa Kami, Tolong terima Jasad saudara kami.”