Efek Domino Penghapusan Mural Bisa Saja Terjadi, Begini Pendapat Sosiolog Unpad

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sosiolog Unpad, Ari Ganjar, menilai ada efek lain yang mungkin terjadi seiring penghapusan mural. 

Di Bandung, satu mural diduga menyerupai wajah Presiden Jokowi dengan mata tertutup masker yang sebelumnya berada di dinding konstruksi jembatan layang Pasopati, Jalan Prabu Dimuntur, telah lenyap dibersihkan petugas kewilayahan. 

Ari Ganjar mengatakan, pada prinsipnya mural merupakan wujud kreativitas ekspresi dan penyampaian pesan dari seseorang atau kelompok dalam menanggapi sesuatu. 

Oleh karena itu, bila terdapat mural yang menggambarkan sosok pejabat publik atau kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani suatu hal, dan itu bertentangan dengan harapan masyarakat, maka hal itu menjadi sebuah kritik atau pesan dari masyarakat untuk para pemangku kebijakan.

"Terlepas dari kebijakan yang diambil pemerintah itu sudah tepat atau tidak dalam upaya menangani suatu hal, namun perlu diketahui bahwa harapan dan tekanan masyarakat terhadap pemerintah itu begitu tinggi. Maka di situ ada ekspresi kekecewaan yang dituangkan dalam sebuah karya berupa mural," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Kamis (26/8/2021).

Akan tetapi hal itu menjadi sebuah persoalan baru yang bisa berdampak menajam dan melebar, ketika mural ini dihapus atau dihilangkan oleh aparat.

Semula hanya kekecewaan terhadap kebijakan tertentu, dapat berubah menjadi kekecewaan terhadap bagaimana cara pemerintah melayani masyarakatnya.

Sehingga kemudian memunculnya prasangka dan wacana bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat seolah dibungkam oleh pemerintah yang tekesan antikritik.

"Dari informasi yang saya baca dari media massa beberapa waktu lalu, Kabareskrim Polri sempat menyatakan, bahwa Bapak Presiden sebetulnya tidak berkenan dengan adanya upaya penghapusan mural-mural bernada kritik terhadap pemerintah yang dibuat masyarakat. Akan tetapi kondisi di lapangan, aparat masih melakukan upaya penghapusan mural-mural tersebut," ucapnya.

Sehingga timbul kesan di masyarakat bahwa pemerintah hanya bersikap basa-basi dalam menetapkan kebijakan, tanpa realisasi nyata di lapangan. 

"Dampak dari upaya "pembungkaman" oleh aparat ini, justru akan menimbulkan reaksi di masyarakat. Apalagi bangsa Indonesia ini telah menikmati kebebasan demokrasi sejak tahun 1998 hingga saat ini. Tentu jika ada sikap atau tindakan aparat yang dianggap bertentangan atau menghalangi kenikmatan berdemokrasi, akan mendapatkan penolakan dan perlawanan di masyarakat," ujar Ari.

Meski demikian, menurutnya, wujud perlawanan tidak selalu berkaitan dengan aksi kekerasan atau unjuk rasa.

Namun bentuk tersebut dapat juga terjadi dengan bermunculannya karya-karya baru serupa yang semakin masif dan dilakukan masyarakat.

"Meskipun akan semakin masif, namun saat ini muncul fenomena, bahwa bentuk dari gelombang aksi-aksi protes atau perlawanan tersebut tidak pernah berlangsung lama. Apalagi jika para pelakunya diburu polisi. Tapi menurut saya, bentuk perlawanan itu akan tetap ada, sebagai dampak dari sikap pemerintah yang seolah menghalangi dan bertentangan dalam kenikmatan berdemokrasi di masyarakat," katanya. (*)