Breaking News:

Bapemperda Tindaklanjuti Perubahan Perda BUMD, Perlancar Pembangunan SPAM Jatigede

Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan lapangan untuk menindaklanjuti usulan perubahan rancangan peraturan daerah dua BUMD.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Giri
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat kerja dengan Direktur Utama Perumda (Perusahaan Daerah) Air Minum Tirta Giri Nata, Kamis (26/8/2021). (Dok. Humas DPRD Jabar) 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan lapangan untuk menindaklanjuti usulan perubahan rancangan peraturan daerah dua BUMD dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Kunjungan itu satu di antaranya untuk melihat proyek pembangunan sistem pengelolaan air minum yang merupakan program penyediaan air bersih bagi rumah tangga maupun bisnis dan industri dari PT Tirta Gemah Ripah.

Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira mengatakan kunjungan kali ini menyasar dua lokasi yaitu ke proyek pembangunan sistem pengelolaan air minum dari PT Tirta Gemah Ripah yang merupakan BUMD Jawa Barat serta ke pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatigede untuk melayani rumah tangga di lima Kabupaten/Kota.

"Proyek ini merupakan program penyediaan air bersih bagi rumah tangga maupun keperluan lainnya baik itu bisnis dan industri serta SPAM Jatigede yang mana melayani Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kota Cirebon yang selama ini tidak pernah mendapatkan pasokan yang bisa menambahkan konsumennya," kata Yunandar di Kota Cirebon, Kamis (26/8/2021).

Yunandar menyebut terkait dengan perda perubahan untuk PT Tirta Gemah Ripah ini akan menjadi perubahan kedua, sebelumnya 2016.

Perubahan selanjutnya akan mengenai badan hukum yaitu akan dijadikan perseroan daerah dan untuk setoran permodalannya posisi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya 70 persen akan diturunkan menjadi 51persen, sehingga bisa membuka peluang investor luar untuk masuk.

"PT TGR ini murni perseroan terbatas menjadi perseroan daerah sesuai UU 23 tahun 2014 karena dia kan BUMD dan kemudian dari sisi setoran permodalannya posisi Pemprov Jabar dari sebelumnya 70 persen akan coba diturunkan menjadi 51 persen. Sehingga membuka peluang investor masuk dari luar yang harus didukung kesiapan APBD ketika ada ekspansi," tutur Yunandar. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved