Baru 8 Persen Warga Jabar yang Sudah Divaksin Covid-19, Vaksin Gendong Akan Dilakukan, Apa Itu?
Pemprov telah membentuk Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi Jabar. Divisi ini diketuai Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dedi Supandi.
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Ravianto
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jawa Barat terus menggenjot vaksinasi Covid-19 untuk mempercepat tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok.
Salah satunya dengan menjalankan program vaksin gendong.
Sampai Selasa (2/8), dari 37,9 juta orang sasaran vaksinasi Covid-19 di Jawa Barat, baru 2,87 juta orang (7,59 persen) yang telah menjalani vaksinasi tahap dua.
Sebanyak 6,12 juta (16,17 persen) baru mendapatkan dosis pertama.
Populasi yang besar menjadi kendala sehingga persentase vaksinasi di Jabar masih tergolong rendah.
Agar tercipta kekebalan kelompok, vaksinasi setidaknya harus sudah didapatkan oleh 70 persen populasi.
Untuk mempercepat itu, Pemprov telah membentuk Divisi Khusus Percepatan Vaksinasi Jabar. Divisi ini diketuai Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dedi Supandi.
Dedi mengatakan sebagai gebrakan, pihaknya akan memastikan kesamaan target di setiap daerah dalam melaksanakan vaksinasi.
Sehingga, vaksinasi di 27 kabupaten kota bisa berjalan dengan optimal, baik secara cakupan maupun persentase.
"Untuk itu kesamaan kebijakan vaksinasi antara Pemerintah Provinsi Jabar dan pemerintah kabupaten dan kota juga perlu kita lakukan," ujar Dedi melalui ponsel, Selasa (3/8).
Terlebih, secara teori bahwa kekebalan komunitas atau herd immunity dapat tercapai jika sudah dapat menyasar 70 persen dari populasi.
Karena itu, Divisi Percepatan Vaksinasi yang dibawahinya ini akan berupaya merealisasikan hal itu sesuai dengan mandat dari Pemerintah Pusat.
"Artinya, bila jumlah penduduk Jabar sekitar 45 juta, maka 70 persennya yaitu ditargetkan sekitar 37 juta yang mencapai herd immunity. Tinggal dipetakan per kabupeten kota," katanya.
Dedi mengaku, komunikasi kebijakan yang efektif hingga level bawah atau fasyankes pun meski dimaksimalkan.
Termasuk penguatan penggunaan platform data stok vaksin untuk mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan efektivitas koordinasi lintas institusi, baik pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
"Hal tersebut dilakukan dengan cara, peningkatan compliance rate dari pelaporan menggunakan aplikasi SMILE, mendorong adanya pencatatan laporan konsumsi vaksin oleh TNI dan Polri," katanya.
Untuk mencapai itu, Dedi mengatakan telah merumuskan sejumlah program guna mempercepat laju vaksinasi di Jabar.
Salah satunya melalui konsep vaksin gendong.
"Jadi nantinya, setiap anak atau siswa pelajar ini membawa kedua orang tuanya juga kakek dan neneknya untuk mendapatkan vaksin," katanya.
Konsep kedua, kata Dedi, adalah menjadikan vaksin sebagai syarat berkegiatan di berbagai aspek kehidupan.
Termasuk saat hendak berpergian atau traveling.
"Salah satu contohnya kalau ada yang mau izin mendirikan perusahaan, maka dari sekian persen karyawan itu harus sudah divaksin. Jika sudah menunjukan itu baru dapat diproses untuk mendapatkan izin," katanya.
Ditemui di IKEA Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, kemarin, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, mengatakan pemerintah pusat sudah menjanjikan puluhan juta dosis yang akan datang pada Agustus ini.
Namun, kata Emil, vaksin itu belum tiba, sementara stok vaksin sudah hampir habis.
Saat ini,kata Emil, sebagian daerah masih melakukan vaksinasi karena stoknya masih ada. Namun, sebagian sudah berhenti karena vaksinnya sudah habis. (muhamad syarif sbdussalam)