REAKSI ASN Gajinya Akan Dipotong untuk Dana Penanganan Covid-19: Harusnya yang Punya Jabatan Saja

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten Majalengka menjadi yang pertama di Jawa Barat akan memotong gaji aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu penanganan Covid-19.

Rencananya, pemotongan gaji akan dilakukan mulai bulan depan, Agustus.

Bupati Majalengka, Karna Sobahi, mengatakan, pemotongan gaji para ASN ini direncanakan dalam rapat koordinasi dengan semua organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut Karna, langkah tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian para ASN terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 itu.

"Rencananya anggaran itu digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi dan pembagian sembako bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19," ujar Karna, Rabu (28/7/2021).

Karna mengatakan, sebagian besar warga Kabupaten Majalengka terdampak oleh pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setahun ini.

"Selama pandemi pula kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya dalam pengadaan sembako harus terpenuhi," ujarnya.

Karna mengatakan, belum diputuskan berapa besar pemotongan gaji yang akan mereka lalukan tersebut.

"Masih kami rumuskan (jumlah pemotongan gaji untuk setiap ASN)," ujar Karna.

Rencana pemotongan gaji sontak menuai reaksi dari para ASN di Majalengka.

Sebagian mengaku tak keberatan, namun sebagian lagi menolak.

"Kurang setuju, ya," ujar salah seorang ASN yang sehari-hari bertugas di Setda Pemkab Majalengka.

Menurutnya, pada masa pandemi Covid-19 ini, gaji yang ia terima tak banyak.

"Gaji saya sebagai staf itu sedikit, belum lagi selama ini, kan, juga sudah dipotong sama pinjaman. Saya enggak bisa bayangin jika dipotong lagi," ujarnya.

Ia pun berharap, kalaupun kebijakan itu tetap diberlakukan, pemotongan gaji tidak dilakukan pada semua ASN.

"Harusnya ASN yang punya jabatan saja, misal setingkat kepala dinas atau kepala seksi karena tunjangan mereka gede," ujarnya.

Hal serupa diungkapkan ASN lain yang bertugas di  Dinas Pendidikan.

"Penghasilan ASN itu sudah jelas, tiap bulan sudah ada peruntukannya untuk kebutuhan lain-lain. Jadi saya kurang setuju," katanya.

"Risiko kami untuk bekerja di tengah pandemi seperti ini juga sudah cukup tinggi dan enggak dapat insentif. Jika gaji juga dipotong, mau gimana nanti?" ujarnya.

Namun, beberapa ASN lain mengaku tak keberatan selama potongannya tak besar.

Terkait protes para ASN, Bupati Karna mengatakan hal tersebut semestinya tak dilakukan.

"Semua ASN harus sadar dengan kondisi saat ini," ujar Karna.

Jika jadi diberlakukan nanti, ujar Karna, para ASN yang menolak tentu akan menerima konsekuensi sesuat dengan aturan yang berlaku.

"Tentu sanksi harus berjalan," ujarnya.

Baca juga: Legenda Persib yang Pernah Dicap Pengkhianat, Eka Ramdani Akhirnya Kembali Sebelum Putuskan Pensiun

Karna mengatakan pandemi Covid yang sudah berlangsung selama hampir dua tahunan ini memberi dampak bagi sebagian besar masyarakat, tak terkecuali di Majalengka.

"Tentunya kami juga tidak diam dan mengupayakan berbagai langkah untuk menekan dampak ekonomi itu. Itu sebabnya, kami juga mengetuk hati kepada para pengusaha agar mau gotong royong dan peduli dalam membantu masyarakat yang terdampak Covid-19," ucapnya.

Sejauh ini, ujar Karna, Pemkab Majalengka sudah mengucurkan bantuan bagi warga Majalengka di antaranya melalui bantuan sosial (bansos) Rp 300 ribu selama 3 bulan kepada 11.000 ribu penerima dengan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Majalengka. Pemkab juga sudah menyalurkan bantuan beras dari Kementerian Sosial kepada 3.000 ribu penerima manfaat.

"Kami juga membagikan 7.500 sembako untuk masyarakat yang tengah melaksanakan isolasi mandiri karena terpapar Covid-19. Kami juga salurkan BPNT, PKH, dan BLT. Total di Majalengka mencapai 121.604 kepala keluarga penerima manfaat," katanya.

Tak hanya itu, ujar Karna, pagu anggaran dana desa juga telah  mereka siapkan untuk ikut membantu penanganan Covid. "Dengan adanya bantuan dari semua sektor diharapkan dapat meringankan beban masyarakat akibat terdampak pandemi Covid-19," ujarnya. (*)