Breaking News:

DPD PDIP Jabar Akan Pecat Kadernya yang Tak Beri Sumbangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono mengaku tidak segan memberhentikan kadernya di DPRD atau kepala daerah di Jabar jika tidak mengikuti perintah partai.

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Mega Nugraha
Tribun Jabar/ Cipta Permana
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono menjelaskan terkait rencana persiapan pemenangan Pilkada Kabupaten Bandung di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, beberapa waktu lalu 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNJABAR.ID,KUNINGAN - Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono mengaku tidak segan memberhentikan kadernya di DPRD atau kepala daerah di Jabar jika ditemukan tidak mengikuti perintah partai terkait penanganan Covid-19. 

"Bentuk kepedulian kader PDI Perjuangan itu melayani dan membantu masyarakat di tengah Pandemi Covid-19 dan biayanya itu dari masing - masing Anggota Dewan dan Kader PDI Perjuangan yang berada di eksekutif," kata Ono Surono saat dihubungi melalui ponselnya, Kamis (29/7/2021).

Ono menyebut untuk DPD PDI Perjuangan sendiri sudah menyiapkan paket bantuan yang siap didistribusikan ke posko di sejumlah daerah.

"Kesiapan pendistribusian paket itu senilai Rp 1,5 miliar yang akan didistribusikan ke 27 kabupaten atau kota melalui posko darurat bentukan PDIP di daerah," kata Ono Surono. 

Baca juga: Seusai Kerumunan Demo PPKM Darurat, PDI Perjuangan Ajak 1000 Orang di Bandung Disuntik Vaksin

Untuk se-Jabar sudah bisa terkumpulkan sebesar Rp 12,4 juta dari kader PDI Perjuangan di setiap legislatif dan eksekutif masing - masing daerah.

Adapun kader PDI Perjuangan di Jabar yang bertugas di DPRD Provinsi sebanyak 20 orang. Di DPRD kota dan kabupaten sebanyak 207 orang dan kepala daerah 10 orang serta 6 wakil kepala daerah. 

"Jadi, jika mereka atau kader PDIP yang tercatat tadi tidak mengikuti perintah dalam urunan untuk kepedulian masyarakat, kami akan pecat diberhentikan dari jabatannya," katanya.

Kemudian mengenai besaran iuran dalam kegiatan PDI Perjuangan, kata Ono mengklaim bahwa itu bergantung pada nilai gaji dan tunjangan.

"Kewajiban dalam melakukan kegiatan PDIP peduli masyarakat, itu iuran yang dikeluarkan sesuai gaji dan tunjangan kader yang menjabat di daerah. Nah, kalau untuk anggota DPR RI itu bisa lebih besar," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved