Soal Pungli, DPRD Kabupaten Sumedang Pastikan Sudah Ada Anggaran untuk Petugas Pemakaman Jenazah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang menyayangkan pungutan liar (pungli) terhadap keluarga jenazah terpapar Covid-19

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Siti Fatimah
tribunjabar/handika rahman
ilustrasi Pemulasaran Jenazah Covid-19 

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang menyayangkan pungutan liar (pungli) terhadap keluarga jenazah terpapar Covid-19 di Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara. 

Dewan menyatakan pungutan semestinya tidak ada. Apalagi di masa pandemi seperti ini. 

"Jika dari bukan saat Covid-19 pemakaman gratis, ya mengapa ini ada bayaran, ada pungutan liar? Kalau mau ada bayaran, dari awal semestinya ada pemberitahuan itu," kata Wakil Ketua DPRD Sumedang, Jajang Heryana saat dihubungi TribunJabar.id melalui sambungan seluler, Minggu (25/7/2021) petang.

Baca juga: VIRAL, Video Relawan Pemakaman Jenazah Covid-19 Joget-joget di Pinggir Lubang Kuburan, Ini Faktanya

Aparat Kelurahan Talun, juga diminta untuk turun tangan mengatasi hal yang informasinya sudah menyebar ini.

Sebab, di tingkat kelurahan yang merupakan satu kesatuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumedang, anggaran insentif untuk pekerja di pemakaman tentu ada. 

"Anggarannya pasti ada di Kecamatan. Tetapi, harus dipastikan dahulu di lapangan. Apakah petugas pemakaman yang melakukan pungli itu merupakan tim dari kelurahan, atau mereka yang hanya memanfaatkan situasi," kata Jajang.

Jika benar, kata Jajang, hal-hal demikian mestinya tidak ada, sebab sesuai jargonnya, ungkapan Sumedang Agamis harus terasa meresap di tubuh pemerintahan. 

Baca juga: Sempat Kesulitan Cari Kantong Jenazah, Kini Tim Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Lembang Dapat Bantuan

"Memandikan, mengafani, menyolatkan jenazah lantas menguburkannya, itu kan kewajiban sesama muslim. Ya, semestinya hal-hal yang demikian itu (pungli) tidak menodai," katanya. 

Jajang yang politisi Partai Golkar ini mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk betul-betul memerhatikan para penggali kubur khusus penguburan jenazah terpapar Covid-19. 

Sebab, dengan terjaminnya insentif bagi mereka, tidak akan muncul kasus-kasus semacam pungli di Kelurahan Talun lagi. 

"Tidak dibenarkan ada pungli ke keluarga jenazah terpapar Covid-19," tuturnya.

"Kewajiban kita yang hidup untuk menguburkan jenazah, jangan sampai ada biaya yang tidak penting harus dikeluarkan oleh keluarga yang meninggal," kata Jajang.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved