Breaking News:

Dedi Mulyadi Minta Razia PPKM Darurat Sebaiknya Disertai Pemberian Bansos untuk Orang Kecil

Anggota DPR RI Dedi Mulyadi meminta dilakukan pembenahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

Penulis: Ichsan | Editor: Ichsan
dok.dedi mulyadi
Dedi Mulyadi Bayari Denda dan Beri Uang Istirahat Ibu Hamil Penjual Kopi Sachet Terjaring Razia PPKM 

TRIBUNJABAR.ID - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi meminta dilakukan pembenahan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di daerah.  Salah satunya melibatkan Dinas Sosial atau Bagian Sosial di pemerintah daerah.

Menurut Dedi, penindakan terhadap pedagang kecil yang dinilai melanggar PPKM Darurat seharusnya mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pedagang itu sendiri.

Dedi mengatakan, saat petugas turun ke masyarakat seharunya dilengkapi data, apakah mereka sudah menerima bantuan pemerintah atau tidak.

"Kalau dia sudah menerima bantuan pemerintah, maka pedagang yang melanggar itu bisa dilakukan penindakan. Berarti dia dagang bukan untuk kebutuhan makan, tapi kebutuhan lain. Namun jika pedagang itu belum dapat bantuan, petugas bisa saja menindaknya tapi harus memberi solusi untuk kehidupan ekonominya," kata Dedi melalui ponselnya, Sabtu (17/7/2021).

Baca juga: Dedi Mulyadi Sewa Pengacara Untuk Dampingi Pedagang Kecil Saat Disidang Tipiring PPKM Darurat

Untuk itu, kata Dedi, petugas dari Dinas Sosial harus mendampingi petugas penertiban turun ke lapangan agar tahu kondisi para pedagangnya. "Jadi untuk konteks pedagang kecil, dia bisa diberi bantuan misalnya untuk makan sore atau makan untuk besok pagi," katanya.

Menurut Dedi, jika penindakan dilakukan dengan prinsip dasar sosial, maka tidak akan ada problem. Sebab, kata dia, yang menjadi problem saat ini adalah penindakan dilakukan tanpa ada solusi bagi warga.

"Ditindak tapi tak ada solusi. Orang dihentikan berjualannya atau didenda, tapi tidak pernah dipertimbangkan dampaknya, justru itu akan semakin memperparah Covid-19. Tidak solutif," kata Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi, soal klaster juga harus menjadi pertimbangan petugas sebelum menindak. Sebab, esensi penindakan itu adalah untuk mencegah penyebaran Covid-19, sehingga petugas harus memiliki peta data di daerah itu.

Apakah ada klaster Covid-19 atau tidak. Kalau ada warga yang berkumpul tetapi bukan di wilayah klaster, cukup ditegur dan disuruh pulang. Lalu pemilik warungnya diperingatkan, tidak perlu ditindak karena bukan klaster.

Baca juga: Dedi Mulyadi Bantu Tukang Nasi Uduk di Banten yang Didenda Rp 400.000 karena Langgar PPKM Darurat

"Tetapi kalau di situ ada klaster tetapi tetap membandel, itu harus ada upaya eksekusi paksa. Tetapi eksekusi paksa itu kan ujungnya orang untuk isolasi mandiri. Di sanalah Dinsos mendampingi warga untuk menyelesaikan problem ekonominya," kata Dedi.

"Jadi saya minta Satpol PP, Polisi-TNI yang turun ke masyarakat harus didampingi petugas Dinsos dengan kekuatan logistik yang cukup. Baru itu efektif dan solutif," katanya.

Menurut Dedi, usulan itu berdasarkan pemantauannya terhadap pedagang kecil yang ditindak karena melanggar PPKM Darurat. Dedi pun sempat membantu membayar denda bagi pedagang kecil yang ditindak seperti di Purwakarta dan di Lebak Banten.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved