Berat Bayar Listrik, Pedagang Pasar Baru Bandung Tolak PPKM Darurat Diperpanjang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah pedagang Pasar Baru di Kota Bandung berunjuk rasa menolak PPKM Darurat diperpanjang. Pemerintah berencana agar PPKM darurat diperpanjang jika kasus Covid-19 masih tinggi.

Koordinator pengunjuk rasa pedagang Pasar Baru, Ari, mengutarakan, pihaknya berharap Pemkot Bandung maupun Pemprov Jabar mengambil kebijakan yang pro pedagang pasar. Sebab, sejauh ini, katanya, mereka melihat minggu pertama dan kedua penerapan PPKM darurat tak ada solusi yang konkret untuk nasib para pedagang pasar.

"Kami sadari kebijakan PPKM darurat ini banyak menyulitkan pedagang pasar di Kota Bandung. Jadi, tujuan aksi yang kami gelar adalah mendesak pemkot juga provinsi perhatikan nasib kami yang masih harus membayar service charge (biaya pelayanan) hingga bayar listrik," ujarnya, Jumat (16/7/2021) di Jalan Otista.

Baca juga: Ini Aturan Gubernur Jabar Soal Idul Adha, Jalan Layang Tol Cikampek Ditutup Cegah Warga Mudik

Dia juga meminta Pemkot Bandung untuk menyediakan ruang dialog bersama para pedagang pasar sebelum mengambil keputusan apakah diperpanjang atau tidak. Para pedagang pasar di Kota Bandung, tegas menolak PPKM darurat diperpanjang.

"Sejak penerapan PPKM darurat, kios-kios di Pasar Baru yang produktifnya hilang 40 persen dan bahkan banyak yang gulung tikar. Kami harap pemkot Bandung berikan ruang dialog bersama kami dan berikan solusi yang pro pedagang," katanya.

Sebelumnya, aksi serupa digelar para pedagang di ITC Kebon Kalapa. Ketua Umum Asosiasi Pedagang ITC Kebon Kalapa.

"PPKM mikro darurat sangat merugikan kami. Karena kami bergantung hidup dari berdagang di sini. Selama 1 tahun 2 bulan posisi tak menguntungkan justru yang kami rasa kondisi perdagangan kian menurun hingga ada yang gulung tikar," kata pedagang ITC, Agus.

Lalu, dengan kondisi semakin menurun, pemerintah katanya kembali mengeluarkan kebijakan yang tak pro rakyat dengan memaksa pedagang untuk menutup usahanya.

Baca juga: Ayah Gedor Lapas Tasikmalaya Dengar Kabar Anaknya, Pelanggar PPKM, Huni Sel Napi Umum

"Kami mau nafkahi keluarga pakai apa kalau ditutup usahanya. Seharusnya pemerintah libatkan kami sebelum keluarkan keputusan," katanya.

Sebenarnya, Agus menegaskan para pedagang tak keberatan jika PPKM darurat diterapkan. Dengan catatan pemerintah mampu memberikan solusi agar mereka dapat menghidupi keluarganya selama PPKM itu diterapkan.

"Kami ingin ada kompensasi setidaknya untuk bertahan hidup selama PPKM. Kalau usaha harus ditutup lalu kami mau berikan nafkah keluarga bagaimana?" katanya. (*)