Gaji Telat Pengawasan Minim, Diduga Jadi Sebab Pungli Pemakaman Jenazah Covid-19 di TPU Cikadut

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG-Kasus pungli pemakaman jenazah Covid-19 di TPU Cikadut Bandung, dianggap Anggota DPR Muhammad Farhan karena kelalalain Dinas Tata Ruang (Distaru) yang tidak bisa memenej sumber daya manusia di TPU Cikadut.

Muhammad Farhan menilai fenomena tersebut terjadi karena ada sebab akibat. Sebabnya, pembayaran gaji para tukang pikul maupun pegawai yang selalu telat. Akibatnya, petugas di TPU Cikadut menerima pungli.

"Meminta Wali Kota dan Ketua Harian Satgas COVID-19 untuk mengganti Kepala Distaru yang membawahi pengelolaan TPU Cikadut mundur karena gagal menjalankan tugas pengelolaan lahan pemakaman di TPU Cikadut gagal mengawasi hingga terjadi pungli," ujar Muhammad Farhan saat dihubungi pada Minggu (11/7/2021).

Baca juga: Pungli TPU Cikadut, Awalnya Saat Tak Ada Tukang Gali Makam dari Distaru di Pemakaman Non Muslim

Pernyataannya bukan tanpa sebab. Farhan mengaku sudah melakukan pengecekan ke TPU Cikadut dan memantau pekerjaan mereka.

"Dukungan fasilitas APD dan masker sangat kurang, bisa di bilang kurang. Apalagi musim hujan karena fasilitas kurang dari 53 penggali kubur, terpapar 11 orang," katanya.

Farhan menambahkan, kesejahteraan yang kurang diperhatikan jadi pemicu kegiatan pungli berani dilakukan.

"Pungli terjadi karena tidak ada pengawasan yang ketat dari aparat pemkot Bandung yang bertugas di TPU Cikadut," ujarnya.

Farhan mengaku bertemu dengan salah satu petugas pemakaman jenazah Covid-19 dan diketahui banyak hal.

"Mereka masih mempertanyakan gaji mereka, ingin UMR. Hal ini menunjukan bahwa Satgas COVID-19 Kota Bandung tidak melakukan distribusi APD dan peralatan memadai kepada petugas di lapangan dan tidak memperhatikan kesejahteraan mereka," tambahnya.

Farhan meminta aparat kepolisian dan kejaksaan mengusut tuntas aliran pungli dari para buruh ke aparat Pemkot Bandung.

"Karena tidak mungkin para buruh di lapangan berani melakukan pungli jika memang pejabat pemkot di TPU Cikadut melakukan pengawasan dan pembinaan dengan benar," katanya.

Baca juga: Dicap Nakal, Penampilan Terbuka, Dinar Candy: Ketutup Nggak Laku, Aku Anaknya Hyperaktif

Berawal dari...

Koordinator Tim Pikul Jenazah Covid-19, Fajar Ifana, menerangkan, jenazah yang datang pada 6 Juli, termasuk jenazah keluarga Yunita Tambunan, saat itu, sebanyak 35 orang.

"Saat itu, kondisi di TPU Cikadut jenazah Covid-19 yang dikirim untuk dimakamkan sampai 36 orang. Alat berat untuk menggali makam adanya hanya di pemakaman khusus Covid-19 yang muslim, di non muslim tidak ada alat berat sehingga harus digali manual," ucap Fajar Ifana, dihubungi via ponselnya, Minggu (11/6/2021).

Di sisi lain, pada malam dini hari itu, tidak ada satupun petugas gali dari UPT TPU Cikadut berada di pemakaman non muslim. Yang ada hanya warga luar yang biasa membantu.

"Saat itu di lokasi pemakaman non muslim tidak ada tukang gali dari UPT TPU Cikadut karena banyak yang sakit. Yang ada dari kami tim pikul yang piket malam 7 orang dan dari warga luar. Akhirnya makam digali oleh warga luar," kata Fajar.

Baca juga: Distaru Kota Bandung Sebut Pelaku Pungli di TPU Cikadut Digaji Pemerintah, Tidak Pernah Telat

Biaya RP 2,8 juta yang dikeluarkan Yunita Tambunan itu, untuk membiayai penggalian makam di pemakaman Covid-19 non muslim karena tidak adanya petugas gali resmi dari pemerintah.

"Uang yang dibayarkan itu untuk mereka yang menggali, beli padung dan uang makan semuanya sebanyak 23 orang. Kalau ada pertanyaan kenapa memakamkan banyak orang, ya karena sebelumnya jenazah yang dikirim untuk dimakamkan sangat banyak," kata Fajar.

Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Yunita Tambunan soal uang Rp 2,8 juta tersebut termasuk menjelaskan kronologinya. Dia membantah soal pemakaman di non muslim tidak gratis.

"Sudah saya jelaskan dan sudah kami kembalikan uangnya. Sama sekali enggak ada diskriminasi, ada salah paham. Yang pasti, di pemakaman khusus Covid-19 non muslim saat itu tidak ada backhoe dan tidak ada petugas gali," ucap Fajar.