Ridwan Kamil Sebut PPKM Darurat di Jabar Belum Maksimal, Penyekatan dan Tipiring Bakal Diperbanyak

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di Provinsi Jabar belum maksimal karena masih tingginya kegiatan masyarakat. Karenanya, pengurangan mobilitas dan aktivitas masyarakat pun segera diperketat.

"Progres pelaksanaan PPKM Darurat di Jabar belum memuaskan. Target penurunan mobilitas di Jabar itu harus menurun 30 persen, ini masih di angka 17 persen," kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: UPDATE: Simak Titiknya, Penyekatan di Tol Jakarta, Bandung, Semarang hingga Surabaya Masih Berlaku

Gubernur Jabar mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jawa Barat dan di tingkat kabupaten dan kota, untuk memperketat pembatasan aktivitas masyarakat melalui penyekatan dan penindakan.

"Jadi kita tadi sudah koordinasi dalam dua hari ke depan akan banyak penyekatan, akan banyak penindakan, termasuk penerapan tindak pidana ringan (tipiring) di jalan-jalan akan segera dilaksanakan, untuk mengurangi mobilitas yang masih 17 persen, pengurangannya untuk menuju 13 persen," katanya.

Di lapangan, kata Ridwan Kamil, masih ditemukan kerancuan pemahaman antara sektor kritikal dan esensial, serta sektor lainnya. Seperti diketahui, sektor kritikal diperbolehkan beroperasi sepenuhnya, sektor esensial beroperasi dengan sejumlah pembatasan, dan sektor lainnya harus tutup 100 persen.

"Itu nanti kita akan melakukan edukasi lagi agar masyarakat jelas apa itu definisi kritikal dan esensial. kemudian juga kita akan menindak mereka yang tidak melaksanakan WFH 100 persen, termasuk industri-industri yang masih bandel," katanya.

Mengenai industri yang masih bandel, katanya, ada dua hal yang teridentifikasi. Yakni industri yang tidak punya satgas Covid-19, sehingga banyak pegawainya yang positif hanya dipulangkan, tidak diurus, akhirnya menimbulkan kluster keluarga. 

"Kedua, mereka tetap buka walaupun bukan masuk kategori industri yang kritikal dan esensial. Tim dari polisi akan segera, besok atau lusa melakukan razia-razia ke industri-industri juga," katanya.

Baca juga: Simak Titik Penyekatan di Jalan Tol dari Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang Selama PPKM Darurat

Dalam masa PPKM Darurat ini, katanya, sebagian RT termonitor sudah ada yang melakukan karantina. Hal itu dipersilakan karena sebelum PPKM Darurat juga sudah dilakukan dan dikordinasikan.