Breaking News:

Masa Sulit di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Peranan Pajak yang Jadi Sumber Pendapatan

Pandemi Covid-19 masih menjadi hal yang memperlambat perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia.  

Penulis: Putri Puspita Nilawati | Editor: Giri
Pixabay
ilustrasi uang - Kepala Bidang P2Humas Direktorat Jenderal Pajak, Abdul Ghofir, mengatakan berdasarkan data APBN 2021, pendapatan negara Indonesia mencapai Rp 1.743,6 triliun. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pandemi Covid-19 masih menjadi hal yang memperlambat perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia.  

Untuk menyeimbangkan pengeluaran dengan pendapatan negara, pajak menjadi sumber pendapatan.

Kepala Bidang P2Humas Direktorat Jenderal Pajak, Abdul Ghofir, mengatakan berdasarkan data APBN 2021, pendapatan negara Indonesia mencapai Rp 1.743,6 triliun.

Pendapatan terbesar berasal dari perpajakan yaitu senilai Rp 1.444,5 triliun.

Pada webinar virtual, Abdul Ghofir mengatakan untuk belanja negara membutuhkan Rp 2.750 triliun dan pembiayaan anggaran Rp 1.006,4 triliun.

"perincian alokasi APBN 2021 dibagi dalam beberapa kategori yaitu pendidikan Rp 550,0 triliun, kesehatan Rp 169,7 triliun, perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, infrastruktur Rp 417,4 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, pariwisata Rp 14,2 triliun, dan pembangunan TIK Rp 26 triliun," ujar Abdul Ghofir, Kamis (24/6/2021). 

Melihat kedaan yang masih belum membaik, Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan berbagai instrumen insentif pajak.

Tim Penyuluh Kanwil Jabar, Rudi Rudiawan, menyebutkan beberapa insentif dan fasilitas pajak yang diberikan terkait pandemi covid-19.

"Sebanyak 18 insentif yang telah diberikan sejak 21 Maret 2020, mulai dari keringanan impor, pajak untuk UMKM dibiayai pemerintah, pajak untuk kendaraan hingga 0 persen, dan masih banyak lagi," ujarnya.

Hal yang dilakukan pada 2021 dari DJP di antaranya adalah pada 1 Februari 2021 memberikan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi virus corona.

Lalu pada 24 Februari 2021, ada juga keringanan pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak dan yang tergolong mewah berupa kendaran bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021

Untuk membantu masyarakat dalam pembelian rumah sesuai kemampuan, ada juga pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran  2021

Pada 31 maret 2021, pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang  kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan berotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved