Breaking News:

Penyerapan Anggaran di Kota Cimahi Masih di Bawah 10 Persen, DPRD Pertanyakan kepada Eksekutif

Komisi III DPRD Kota Cimahi mengundang stakeholder Pemkot Cimahi untuk menjelaskan tersendatnya pembangunan Kota Cimahi.

Penulis: Kemal Setia Permana | Editor: Giri
Tribun Jabar/Kemal Setia Permana
Suasana rapat kerja Komisi III DPRD Cimahi terkait┬áPembahasan Percepatan Infrastruktur di Kota Cimahi dengan eksekutif di Ruang Komisis III DPRD Cimahi, Rabu (16/6/2021). 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Komisi III DPRD Kota Cimahi mengundang stakeholder Pemkot Cimahi untuk menjelaskan tersendatnya pembangunan Kota Cimahi.

Pihak yang dihadirkan di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan PUPR.

Ketua Komisi III DPRD Cimahi, Yus Rusnaya, mengatakan, agenda pemanggilan eksekutif saat itu adalah untuk meminta penjelasan terkait pembahasan percepatan infrastruktur di Kota Cimahi.

Menurut Yus,  pemanggilan dilakukan karena setelah semester I 2021, penyerapan anggaran pembangunan masih di bawah 10 persen.

"Kami pertanyakan hal ini kepada dinas yang bisa kami panggil hari ini yaitu Bappeda, PBJ, lalu DPKP, dan PUPR. Sementara masih banyak dinas lain yang belum kami panggil, masih terkait percepatan pembangunan juga," kata Yus.

Yus menyebutkan, penyerapan anggaran yang masih di bawah 10 persen memang layak dipertanyakan mengingat anggaran pembangunan Cimahi tahun ini cukup fantastis, seperti doubletrack Leuwigajah, underpass Sriwijaya, penataan alun-alun, pembangunan Stadion Sriwijaya, pembangunan ekowisata, pembangunan yang sudah lama terbengkalai yaitu SD Baros Mandiri 3, hingga pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). 

Dari rapat kerja yang berhasil dilakukan oleh pihaknya bersama eksekutif, Yus menuturkan, satu di antara alasan tersendatnya pembangunan adalah karena adanya perubahan sistem terkait penganggaran yakni dari semula menggunakan sistem SIKP ke SIPD.

"Sekarang sistem informasi pembangunan daerah ini sangat rumit sekali," katanya.

Alasan kedua tersendatnya pembangunan Cimahi, kata Yus, masih adanya sistem penunjang percepatan yang menggunakan sistem manual.

"Misalnya pengadaan laptop yang membuat pekerjaan berjalan lambat," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perencanaan Bapeda Cimahi, Wilman Sugiansyah, tidak berkomentar banyak.

Ia hanya mengaku tersendatnya pembangunan di Kota Cimahi adalah akibat adanya peralihan sistem keuangan daerah, khususnya di Kota Cimahi.

Baca juga: Beberapa Pegawai dan ASN Positif Covid-19, Empat Kantor OPD Purwakarta Batasi Aktivitasnya

"Memang ini lebih kepada penyesuaian terhadap sistem keuangan yang ada, sistem pengadaan barang dan jasa yang baru," ujarnya.

Baca juga: Angka Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Melejit Lagi, Hari Ini Dekati 10 Ribu

Menurut Wilman, adanya perubahan-perubahan ini membuat stakeholder di daerah perlu melakukan adaptasi terhadap sistem yang baru, khususnya terkait pelaksanaan fisik.

"Tapi kami optimistis dalam semester dua ini akan terelasisasi," ujarnya. (*)          

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved