Breaking News:

Dedi Mulyadi Tolak Pajak Bahan Pokok Sektor Pertanian, Negara Justru Harus Jamin Ketahanan Pangan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menolak rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) bahan pokok

istimewa
Dedi Mulyadi saat memikul karung berisi gabah basah seberat 45 kilogram 

TRIBUNJABAR.ID - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menolak rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

Sebab, kata Dedi, rencana tersebut akan semakin membebani para petani.

"Karena kalau (produk pertanian) itu dikenakan pajak 12 persen atau pun 5 persen pilihannya, pada akhirnya produksi pertanian akan semakin ditekan harganya dan petani akan semakin rugi," kata Dedi Mulyadi melalui ponselnya, Jumat (11/6/2021).

Selain merugikan petani, kata Dedi, pemberlakuan pajak tersebut bertentangan dengan fungsi negara yang harus menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan.

Baca juga: Kaget Lihat Sampah Menumpuk di Subang Kota, Dedi Mulyadi Kerahkan 10 Truk untuk Angkut Sampah

Menurut Dedi, komponan bahan pangan itu adalah komponen yang harus dilindungi oleh negara.

Negara, lanjut dia, harus melindungi proses penanaman, pemupukan hingga panen, karena itu menyangkut ketahanan kehidupan masyarakat.

"Namun dengan rencana kenaikan pajak itu, maka prinsip-prinsip negara menyediakan pangan sebagai bagian dari fungsi negara melindungi rakyat menjadi hilang," kata Dedi.

Oleh karena itu, Dedi menegaskan pihaknya sebagai pimpinan komisi yang membidangi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, menolak rencana pajak untuk bahan pokok dari sektor tadi.

Sebab, jika pajak tetap dipaksakan untuk dikenakan, Dedi menganggap negara abai terhadap prinsip-prinsip perlindungan kebutuhan pokok rakyat.

"Saya tegaskan menolak pajak untuk bahan pokok produk pertanian. Negara tak boleh ambil untung dari kebutuhan pokok rakyat. Harusnya (negara) melindungi pengadaan dan ketersediaannya," kata mantan bupati Purwakarta itu.

Baca juga: Kritik untuk Pemerintah yang Akan Tarik Pajak Sembako, Harusnya Basmi Korupsi Agar Tak Tekan Rakyat

Dedi mengatakan, negara bisa mencari alternatif lain untuk dikenai pajak.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Padahal sebelumya, produk dari sektor tersebut tidak dikenai PPN.

Dalam draf Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, pemerintah mengusulkan opsi tarif pajak bahan pokok dari pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, yakni 12 persen dan paling rendah 5 persen.

Penulis: Ichsan
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved