Breaking News:

Belum Dipanggil KPK, Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan Tidak Terlibat Proyek Bansos?

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan siap diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi

Tribun Jabar / Hilman Kamaludin
Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan di Rakerda DPD PDI Perjuangan Jabar, di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Kamis (10/6/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan siap diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Covid-19 pada Dinas Sosial KBB tahun 2020.

Seperti diketahui, dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara dan anaknya Andri Wibawa serta Totoh Gunawan dari pihak swasta sebagai tersangka.

Baca juga: Buntut Kasus Korupsi Aa Umbara, Penyidik KPK Akan Periksa Sejumlah ASN KBB Selama 3 Hari

Hengky Kurniawan mengatakan, hingga saat ini dirinya belum dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Tapi dia siap dipanggil untuk memberi kesaksian apapun terkait proyek tersebut.

"Saya belum dipanggil. Tentu kalau nanti ada panggilan, sebagai warga negara yang baik kita harus memberikan keterangan sejujur-jujurnya," ujarnya saat ditemui di Padalarang, Kamis (10/6/2021).

Soal belum dipanggilnya Hengky karena tidak terlibat atau tidak terkait apapun dengan proyek pengadaan bantuan sosial itu, dia enggan jemawa. Namun yang pasti, dia bakal kooperatif.

Sebagai pimpinan daerah, kata Hengky, pihaknya juga sudah menginstruksikan kepada seluruh ASN agar bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh tim penyidik KPK.

Baca juga: Cerita Yogi Dua Hari Hilang di Gunung Geulis, Bertahan dengan Minum Air Seni & Alami Hal Mistis Ini

Kendati demikian, Hengky tak mau lagi ada pejabat di tubuh Pemkab Bandung Barat yang terlibat atau melakukan praktik korupsi.

"Saya juga mengimbau kepada OPD yang diperiksa untuk kooperatif. Kita dukung karena ini untuk 'bersih-bersih'," kata Hengky.

Ia mengatakan, Pemda KBB sudah menerima surat dari KPK untuk meminjam sebuah ruangan yang digunakan untuk meminta keterangan dari puluhan ASN di Pemkab Bandung Barat.

Sesuai surat izin dari KPK, kata Hengky, mereka meminjam ruang untuk pemeriksaan sampai tanggal 11 Juni 2021 mendatang.

"Setahu saya sudah ada 36 ASN yang diperiksa tim penyidik KPK," ucapnya.

Baca juga: Perempuan Asal Bandung Penghina Sudjiatmi Ibunda Presiden Joko Widodo Dituntut 6 Bulan Penjara

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Mega Nugraha
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved