RESMI, Pemerintah Indonesia Batalkan Pemberangkatan Ibadah Haji Tahun Ini

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pemerintah Indonesia membatalkan penyelenggaraan atau pemberangkatan ibadah haji tahun ini.

Hal tersebut dikatakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers beberapa saat lalu.

Konferensi pers masih berlangsung.

Anda bisa menyaksikannya di link berikut :

Link Kompas TV

Sebelumnya diberitakan pada hari ini, Kamis (3/6/2021), pemerintah melalui Kementerian Agama akan mengumumkan memberangkatkan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci Makkah atau tidak pada musim haji ini.

Keputusan soal penyelenggaraan ibadah haji, kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, akan diumumkan pada Kamis (3/6/2021), apakah akan tetap menunggu informasi dari Arab Saudi atau kembali tidak akan memberangkatkan seperti tahun 2020.

"Bersama Komisi VIII DPR tadi sudah bicara mendiskusikan pelaksanaan ibadah haji mulai A sampai Z. Kita berkesimpulan karena harus ada yang kita tata terlebih dahulu. Insyaallah besok siang akan kami umumkan secara resmi di Kantor Kementerian Agama," katanya di Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Sebelumnya, Menag Yaqut bersama Komisi VIII DPR menggelar rapat tertutup membahas nasib penyelenggaraan haji yang hingga saat ini masih belum mendapat lampu hijau dari otoritas Arab Saudi.

Pemerintah Indonesia belum mendapat kepastian apakah Arab Saudi membuka pemberangkatan ibadah haji untuk jemaah luar negeri atau tidak.

Tidak adanya kejelasan membuat pemerintah Indonesia telah kehabisan waktu, sehingga harus mengambil sikap.

Diisinggung mengenai pengumuman yang dilakukan hari ini, ia beralasan keputusan harus disusun dengan bahasa yang tepat dan tidak menimbulkan persepsi yang salah.

Untuk itu, ia meminta media massa dan masyarakat untuk bersabar.

"Harus benar dan transparan yang disampaikan ke publik, itu kan tuntutannya. Kita akan sampaikan itu, jadi mohon sabar sedikit," katanya.

Begitu pula saat ditanya soal vaksin Sinovac buatan Cina yang telah disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk vaksin daftar penggunaan darurat, Menag tidak ingin mengomentarinya.