Breaking News:

BPJS Kesehatan Bahas KP Desa Bersama DPMD Kabupaten Bandung

BPJS Kesehatan Cabang Soreang bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melaksanakan kegiatan evaluasi Pelaksanaan Kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala d

Istimewa
BPJS Kesehatan Cabang Soreang bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melaksanakan kegiatan evaluasi Pelaksanaan Kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala dan Perangkat Desa (KP Desa) Kabupaten Bandung, Kamis (27/05). 

TRIBUNJABAR.ID - Soreang, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Soreang bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melaksanakan kegiatan evaluasi Pelaksanaan Kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala dan Perangkat Desa (KP Desa) Kabupaten Bandung, Kamis (27/05). 

"Pertemuan ini dilaksanakan agar komunikasi dan koordinasi terkait capaian Program JKN-KIS, serta tercapainya pemahaman yang sama untuk mendukung tercapainya Program JKN-KIS," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Soreang, Heni Riswanti saat membuka kegiatan.  

Heni menerangkan capaian kepesertaan di Kabupaten Bandung hingga bulan April 2021 yaitu 79,46% dari jumlah penduduk.

"Untuk kepesertaan KP Desa, dari jumlah 270 Desa sebanyak 7.955 yang telah terdaftar beserta Anggota Keluarga. Berdasarkan data tersebut, KP Desa belum seluruhnya didaftaran. Kami mohon bantuan dari Pemerintah Daerah agar seluruh KP Desa terlindungi oeh Program JKN-KIS, sementara untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kami harap untuk terus memonitoring mutasi tambah dan kurang kepesertaan KP Desa," jelas Heni.

Heni juga memaparkan berbagai kendala yang dihadapi terkait pendaftaran KP Desa, salah satunya adalah pemahaman dalam menggunakan Aplikasi E-dabu KP Desa oleh Person In Charge (PIC). Kedepannya, BPJS Kesehatan akan melakukan lagi sosialisasi teknis administrasi kepesertaan JKN-KIS kepada PIC E-dabu setiap Desa, untuk meningkatkan pemahaman penggunaan Aplikasi E-dabu KP Desa

Sebagai satuan kerja yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program KP Desa, Kepala Dinas DPMD Kabupaten Bandung, Tata Irawan Subandi mengatakan pihaknya terus mengupdate data Desa agar seluruh KP Desa terlindungi oleh Program JKN-KIS.

"Kami juga akan komunikasikan kepada PIC Desa agar rutin untuk meng-update data yang sesuai dengan perubahan yang terjadi di lapangan," ujar Tata.

Ia juga menegaskan akan terus berkoordinasi dengan satuan kerja terkait agar proses pendaftaran KP Desa dapat mencapai 100%. 

"Pastinya pada pelaksanaanya terdapat kendala yang dihadapi, untuk itu kami berharap koordinasi antar stakeholder ini terus ditingkatkan agar pelaksanaan Program JKN-KIS khususnya di Wilayah Kabupaten Bandung terlaksana dengan baik dan lancar," pungkasnya. (BS/hs).

Editor: bisnistribunjabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved