Pilpres 2024

PDIP Tutup Pintu Koalisi dengan PKS dan Demokrat di Pilpres 2024, Hasto Sebut Idiologi-DNA Berbeda

Pada Pilpres 2024, PDIP sejak dini menyatakan tidak akan beroalisi dengan PKS dan Partai Demokrat.

Editor: Kisdiantoro
TRIBUN BALI/RIZAL FANANI
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnopurtri menyampaikan pidato politiknya dalam pembukaan Kongres ke-V PDI Perjuangan di Bali, Kamis (8/8/2019). Kongres yang akan berlangsung sampai hari Sabtu 10 Agustus 2019 tersebut selain mengagendakan pidato politik Megawati Soekarnoputri juga penyusunan kepengurusan partai. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pada Pilpres 2024, PDIP sejak dini menyatakan tidak akan beroalisi dengan PKS dan Partai Demokrat.

Alasannya sangat mendasar, PDIP memiliki idiologi yang berbeda dengan PKS dan Partai Demokrat.

Hasto Kristiyanto dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate, Jumat (28/5), mengatakan, berangkat dari perbedaan idiologi itu, dia meminta kepada pihak-pihak untuk tidak menjodoh-jodohkan PDIP dengan kedua partai tersebut.

Meskipun menutup pintu koalisi dengan PKS dan Demokrat, PDIP membuka pintu lebar kepada partai-partai lain yang saat ini menjadi koalisi pemerintah.

Partai-partai itu adalah Partai Gerindra, PPP, PKB, serta PAN. 

Baca juga: Pilpres 2024, PDIP Tak Akan Berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, PAN Tak Mau Ikut Poros Islam

Sejak Amien Rais keluar dari PAN, PDIP menjadi semakin cair dan mudah berkoalisi dengan PAN.

Koalisi partai akan dilakukan meskipun PDIP bisa mengusung sendiri calon presiden di Pilpres 2024.

Tujuannya adalah agar Pilpres 2024 hanya ada dua pasangan capres sehingga tidak akan terjadi pemilihan dua putaran.

”Maka kami akan bangun koalisi sehingga paling tidak pemilu ke depan hanya diikuti dua paslon, tidak akan ada dua pilpres, dua ronde," kata Hasto Kristiyanto dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate, Jumat (28/5).

PDIP sebenarnya bisa mengusung paslon di Pilpres 2024 tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain.

Itu lantatan kepemilikan kursi PDIP sudah memenuhi syarat berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017.

Diketahui, PDIP memiliki 128 kursi DPR, sementara syarat mengusung pasangan calon presiden hanya 115 kursi DPR.

Dengan jumlah kursi sebanyak itu, PDIP tidak perlu menjalin koalisi dengan partai lain untuk mengusung pasangan calon.

Sebaliknya jika PDIP sengaja berkoalisi, itu akan mempersulit partai-partai lainnya untuk berkoalisi agar memenuhi syarat kepemilikan kursi DPR.

Hasto mengatakan PDIP tidak ingin kontestasi politik menghabiskan energi.

Baca juga: Hasto Kristiyanto: PDIP Lebih Mudah Berkoalisi dengan PAN Setelah Amien Rais Keluar

Oleh karena itu lebih baik hanya ada dua pasangan calon di Pilpres 2024 agar tidak ada putaran kedua.

"Supaya energi bangsa ini bisa difokuskan mengatasi berbagai persoalan, terlebih mengejar kepemimpinan Indonesia," ujar Hasto.

Untuk Pilpres 2024 sendiri, Hasto menyatakan partainya membuka kemungkinan berkoalisi dengan Partai Gerindra, PPP, PKB, serta PAN.

Hal itu karena PDIP memiliki kesamaan ideologi dengan tiga partai itu.

Hasto mengatakan, langkah membangun koalisi dengan PAN bahkan akan lebih mudah setelah Amien Rais keluar dari partai politik berlambang matahari terbit itu.

”Kami dengan PAN sangat cocok bangun kerjasama. Terlebih setelah saya dapat bisikan dari teman-teman di PAN setelah Amien Rais tidak ada di PAN, wah itu makin mudah lagi bangun kerja sama politik," kata Hasto.

Tutup Koalisi dengan PKS dan Demokrat

Di sisi lain kata Hasto, PDIP menutup pintu berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat di Pilpres 2024.

Hal itu karena basis ideologi partainya dengan PKS dan Demokrat berbeda.

Menurut Hasto, PDIP adalah partai ideologi yang juga bertumpu pada kekuatan massa.

"PDIP berbeda dengan PKS, karena basis ideologi beda sehingga sangat sulit untuk koalisi dengan PKS. Dengan demokrat, berbeda, basisnya berbeda. Partai elektoral kami partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa, sehingga kami tegaskan dari DNA-nya berbeda kami dengan Demokrat," imbuhnya.

Hasto menegaskan, syarat berkoalisi dengan PDIP harus memiliki kesamaan ideologi dan perjuangan.

Berangkat dari itu, dia meminta agar tidak ada pihak yang berupaya untuk membuat PDIP bisa berkoalisi dengan PKS serta Demokrat.

"Ini tegas-tegas saja supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan hal tersebut karena beda karakternya, beda naturenya," ucap dia.

PDIP Koalisi Dengan Gerindra

Wacana koalisi Gerindra dan PDIP mulai mengemuka ketika Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, membuka opsi tersebut.

Hal itu dikatakan Muzani dalam sebuah acara di Jakarta, kemarin.

Menurut Muzani koalisi ini mungkin terjadi lantaran hubungan baik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Ganjar Tak Diundang ke Acara PDIP Gegara Pilpres 2024, Rudy: Seharusnya Diselesaikan Internal Partai

"Sejak beliau (Prabowo) belum ditetapkan sebagai Menteri Pertahanan dan sampai sekarang hubungan itu baik, tidak ada masalah, dan itu menjadi sebuah kemungkinan adanya peluang untuk dimungkinkannya Pak Prabowo maju bersama PDIP," kata Muzani di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (27/5).

Terkait Pilpres 2024 sendiri, Hasto menyebut saat ini semua parpol memiliki peran untuk mempersiapkan ajang lima tahunan itu.

Bagi PDIP, 2024 merupakan ajang regenerasi pemimpin.

"Kita harus mempersiapkan pemilu 2024 yang menurut kami regenerasi menyeluruh. Mengingat Jokowi sudah menjabat 2 periode, dengan demikian regenerasi terjadi di kalangan rakyat," kata Hasto.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (screenshot)
Sementara itu Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam diskusi yang sama mengatakan, partainya tidak akan masuk dalam poros Islam jika benar terbentuk dalam Pemilu 2024.

Eddy menyebut, poros Islam bisa memberikan dampak negatif karena memunculkan politik identitas.

Dampak negatif politik identitas, kata Eddy, sudah dirasakan pada Pilpres 2019 lalu.

"Mengenai poros Islam atau koalisi partai Islam, ketika wacana mengemuka 1 bulan lagi, secara tegas mengatakan PAN enggak akan ikut," kata Eddy.

"Karena kita sudah betul-betul merasakan dampak negatif dari politik identitas. Jadi kita enggak akan ikut-ikutan," tambahnya.

Eddy meyakinkan bahwa politik yang akan diterapkan PAN berdasarkan kemajemukan dan merangkul semua elemen. "Kalau melakukan itu (poros Islam), kita enggak belajar dari 2019 itu," ujarnya.(tribun network/mam/dod)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tutup Pintu untuk PKS dan Demokrat, PDIP: Jangan Ada Juru Nikah yang Membuat Jadi Koalisi

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved