Mimpi Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024 Bisa Tamat, Kata Pengamat, Ini Penjelasannya
serangan pertama kepada Ganjar jelas terlihat dari pernyataan Puan yang menyindir pemimpin jangan hanya di bermain di media sosial.
lihat foto
Padahal, seluruh kepala daerah asal PDIP di Jawa Tengah diundang dan hadir dalam acara tersebut.
Dalam undangan yang tersebar, tertulis susunan acara atau agenda antara lain arahan Puan Maharani kepada seluruh kader partai Jateng secara tatap muka yang diikuti: DPR RI Jateng, DPD Jateng, DPRD Provinsi Jateng, kepala daerah dan wakil kader se-Jateng.
Dalam akhiran tulisan peserta tatap muka tersebut, tertulis 'Kecuali Gubernur'.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto membenarkan semua kepala daerah di Jateng dari PDI Perjuangan diundang, kecuali gubernur.
Ia pun menungkapkan alasan tidak diundangnya orang nomor satu di Jateng tersebut.
"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan atau kebablasan). Yen kowe pinter, ojo keminter (kalau kamu pintar, jangan merasa jadi orang pintar)," kata Bambang Wuryanto, dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (23/5/2021).
2. Ganjar Tak Diundang terkait dengan Pilpres 2024
Bambang Wuryanto pun menjelaskan secara gamblang penyebab PDIP tak mengundang Ganjar.
Pria yang akrab Bambang Patjul ini menyebut dengan terang-terangan bahwa Ganjar terlalu berambisi maju nyapres sehingga meninggalkan norma kepartaian.
Bambang melanjutkan, PDIP Jateng sebenarnya sudah lama memberikan sinyal jika sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik.
Di satu sisi, belum ada instruksi dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Di sisi lain, itu tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah Ketua Umum.
"Wis tak kode sik. Kok soyo mblandang, ya tak rodo atos (sudah saya kasih kode, tapi malah tambah kebablasan). Saya di-bully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya,'' tegasnya.
Hal ini ditengarai dengan tingginya intensitas Ganjar di media sosial dan media publik terkait pencapresan.
Padahal, hal serupa tidak dilakukan oleh kader PDI Perjuangan lain yang juga berpotensi untuk nyapres.
Menurutnya, kader PDI Perjuangan lain itu bukannya tak bisa melakukan hal yang sama, namun tak berani karena belum mendapatkan perintah Ketua Umum.
