Imbas Labelisasi Teroris pada KKB, Pendukung di Media Sosial Bisa Ditangkap, Kata Pengamat
Label teroris yang menempel di kelompok kriminal bersenjata (KKB) memberikan imbas lain kepada pendukungnya. Label teroris itu disematkan pemerintah p
lihat foto
Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, menilai labelisasi teroris terhadap KKB Papua sebagai cerminan pendekatan keamanan di Papua.
Labelisasi itu, kata Al Araf, justru semakin membuat rasa tidak percaya masyarakat Papua terhadap pemerintah.
Padahal, kata dia, masalah utama konflik di Papua adalah rendahnya rasa saling percaya antara pemerintah terhadap orang Papua dan orang Papua terhadap pemerintah Indonesia.
Hal yang penting untuk dilakukan, kata dia, seharusnya adalah mendorong rasa saling percaya di antara keduanya untuk menyelesaikan konflik.
Sayangnya, kata Al Araf, rasa tidak percaya itu makin kuat akibat labelilasi teroris tersebut.
"Labelisasi dan stigmatisasi kelompok di Papua cermin dari perspektif pendekatan keamanan di Papua," kata Al Araf ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (30/4/2021).
Lebih jauh, kata dia, pelabelan teroris tidak menyelesaikan masalah dan bukan solusi dalam menyelesaikan konflik Papua.
Baca juga: BREAKING NEWS, KKB Papua Termasuk Gerakan Terorisme, Menkumham Mahfud MD Ceritakan Cara Menumpasnya
Hal itu, kata dia, justru akan memperkeruh dan menambah masalah baru dalam menyelesaikan konflik Papua secara damai.
Dengan stigma dan label teroris tersebut, kata dia, justru akan menyakitkan bagi masyarkat Papua karena stigma tersebut sesungguhnya kurang pas dilakukan oleh pemerintah.
"Pemerintah terlihat bingung dan mencari jalan pintas untuk menyelesaikan papua akhirnya keliru mencari jalan penyelesaiannya dengan memberi label mereka teroris. Padahal hal itu akan justru merumitkan penyelesaian di Papua secara damai," kata Al Araf.
Pemerintah seharusnya, kata dia, melihat akar konflik di Papua dan mencari pendekatan yang komprehensif untuk menyelesaikannya, bukan sibuk dengan urusan masalah labelisasi.
Dari studi banyak akademisi, kata Al Araf, akar konflik di Papua meliputi faktor ketidakdilan ekonomi, marginalisasi orang Papua, kekerasan dan pelanggaran HAM yang tidak ada penghukuman bagi pelaku impunitas dan problem historia.
Dari beragamnya konflik di Papua, kata dia, maka seharusnya pemerintah mencari jalan penyelesaian yang inklusif dan komprehensif penyelesaian konflik Papua melalui jalan dialog.
Baca juga: KKB Dilabeli Teroris, Pemerintah Provinsi Papua Minta Pemerintah Pusat Lakukan Kajian Komprehensif
Pendekatan keamanan, menurutnya, tidak akan menjawab penyelesaian Papua dan pendekatan ekonomi dengan membangun insfrastruktur dan membangun SDM juga belum cukup untuk menjawab masalah di Papua.
Apalagi, kata dia, labelisasi terorisme juga menjadi masalah baru dalam menyelesaikan konflik Papua.
