Breaking News:

MUI Jabar izinkan Penyelenggaraan Salat Idul Fitri Berjamaah, Tapi Larang Kegiatan Ini

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat resmi keluarkan fatwa terkait diizinkannya penyelenggaraan ibadah salat Idulfitri secara berjamaah

Dok Diskominfo Garut
ilustrasi - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat resmi keluarkan fatwa terkait diizinkannya penyelenggaraan ibadah salat Idulfitri secara berjamaah 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat resmi keluarkan fatwa terkait diizinkannya penyelenggaraan ibadah salat Idulfitri secara berjamaah di wilayah Jawa Barat.

Diambilnya keputusan tersebut, berdasarkan kesepakatan dalam hasil rapat koordinasi para pengurus harian MUI Jabar yang didalamnya termasuk para pimpinan ormas Islam pada Jumat (30/4/2021).

Sekretaris Umum MUI Jabar, Rafani Akhyar mengatakan, sebagaimana surat edaran MUI Jabar pada awal Ramadan lalu yang menjelaskan bahwa dipersilahkannya salat tarawih dan salat Ied oleh masyarakat Jawa Barat, maka keputusan tersebut tetap berlaku sama.

Baca juga: Wali Kota Imbau Warga Kota Bandung Rayakan Idul Fitri di Rumah Saja

Meski Demikian, pihaknya tetap mengimbau agar penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan sangat ketat guna mengantisipasi penyebaran covid-19. 

"Hasil rapat koordinasi tadi, secara prinsipnya keputusan kami (MUI Jabar) adalah mengizinkan atau mempersilahkan salat Idulfitri dilakukan masyarakat, sepanjang menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Keputusan ini segera akan kami tuangkan dalam surat edaran bagi seluruh kabupaten/kota mulai Senin nanti (3/5/2021)" ujarnya saat dihubungi Tribun Jabar melalui sambungan telepon, Jumat (30/4/2021).

Rafani menuturkan, meski diizinkannya penyelenggaraan salat Idulfitri, namun pihaknya tetap melarang diselenggarakannya kegiatan-kegiatan yang mengundang kerumununan massa, seperti takbir keliling, takbir massal, termasuk tabligh akbar. 

Baca juga: Inilah Jadwal Libur Akhir Tahun 2020 Terbaru, Apakah Libur Pengganti Idul Fitri/Lebaran Batal?

"Kegiatan-kegiatan perayaan atau aktivitas kegiatan masyarakat yang mengundang kerumununan massa, seperti takbir keliling, takbir massal, termasuk tabligh akbar, tetap kami sarankan untuk tidak dilaksanakan oleh masyarakat," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rafani pun menekankan untuk imbauan terkait mudik, pihaknya meminta masyarakat untuk mematuhi aturan dan anjuran dari pemerintah.

Sebab, aktivitas mudik, menurutnya, memiliki potensi penyebaran covid-19 yang dapat meluas di masyarakat, karena kerumununan massa yang tidak terkendali. 

Bahkan, lanjutnya, dalam pandangan agama telah dijelaskan bahwa segala hal yang membawa atau berdampak pada kemadaratan, sebaiknya untuk dihindari semaksimal mungkin, sebelum terjadi.

Baca juga: Jelang Idul Fitri, Pelanggaran Lalu Lintas di Bandung Barat Turun 30 Persen

"Jadi potensi penyebaran covid-19 dari mudik itu merupakan salah satu yang termasuk dalam hal kemadaratan, sehingga harus dihindari sebaik mungkin oleh kita semua sebelum hal itu (musibah) terjadi," ujar Rafani.

Disinggung, alasan perbedaan keputusan antara MUI Jabar dan MUI Jawa Timur terkait kebijakan perizinan salat Idulfitri, Rafani menjelaskan bahwa, perbedaan situasi kasus pandemi covid-19 terkini yang terjadi di kedua daerah tersebut menjadi alasan dan latarbelakang perbedaan keputusan yang diambil.

"Jadi keputusan MUI Jawa Timur yang seolah melarang diselenggarakannya salat Idulfitri secara berjamaah, sebetulnya langkah antisipasi dari potensi penyebaran covid-19 disana, apalagi sejak awal hingga saat ini tren kasus positif covid-19 di Jawa Timur masih tinggi, maka itulah keputusan terbaik yang diambil sebagai upaya mencegah kemadaratan tadi," ucapnya.

Hal itu, berbeda dengan apa yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, dimana tren kasus positif covid-19 mulai dapat terkendali, sehingga tidak ada alasan bagi MUI Jabar untuk mengekang keinginan masyarakat untuk dapat memaksimalkan penyelenggaraan ibadah.

"Dengan tren kasus positif (Covid-19) di Jabar yang saat ini mulai melandai atau terkendali, kami pun tidak ingin mengekang keinginan masyarakat untuk dapat memaksimalkan ibadah. Maka meskipun dengan kelonggaran kebijakan ini, kami
tetap meminta agar masyarakat  melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara ketat kapan pun dan dimana pun, sebagai antisipasi dari potensi penyebaran covid-19," katanya.

Penulis: Cipta Permana
Editor: Siti Fatimah
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved