Breaking News:

Disnaker Kota Sukabumi Dirikan Pos Layanan Pengaduan THR bagi Buruh dan Karyawan

Dinas Tenagakerja (Disnaker) Kota Sukabumi mendirikan pos pengaduan bagi karyawan atau buruh yang tidak mendapatkan hak tunjangan hari raya (THR).

Tribun Jabar/Fauzi Noviandi
Kepala Disnaker Kota Sukabumi, Didin Syaripudin, meminta perusahaan membayar THR sesuai jadwal. 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Kota Sukabumi, Fauzi Noviandi

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Dinas Tenagakerja (Disnaker) Kota Sukabumi mendirikan pos pengaduan bagi karyawan atau buruh yang tidak mendapatkan hak tunjangan hari raya (THR) Lebaran tahun ini.

Kepala Disnaker Kota Sukabumi, Didin Syaripudin, menjelaskan, sesuai dengan surat edaran (SE) dari pemerintah pusat, THR harus diberikan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Lebaran.

"Jika, seorang karyawan tidak menerima THR lebih dari waktu itu, maka kami persilakan melapor ke Posko Pengaduan THR yang berlokasi di Kantor Disnaker Jalan Ciaul Pasir No 63, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole," katanya saat diwawancarai di ruangan kerjanya, Kamis (29/4/2021).

Oleh karena itu, kata dia, karyawan atau buruh yang perusahaannya tidak memberilan THR diminta melakukan pengaduan ke tempat yang telah disediakan.

"Posko pengaduan ini sudah dibentuk sejak dua pekan lalu, bertujuan untuk memfasilitasi buruh yang tidak mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan pemerintah. Setiap perusahaan harus membayarkan THR secara penuh dan bahkan tidak boleh dicicil," katanya.

Baca juga: Masih Ada Perusahaan Kesulitan, Terpaksa Jual Aset untuk Bayar THR

Didin menuturkan, Pos Pengadauan THR Dianaker Kota Sukabumi dibuka setiap hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Pos pengaduan dibuka hingga satu hari menjelang Lebaran.

"Maka karyawan atau buruh diminta untuk datang dan mengadukan langsung apabila ada perusaahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan persturan," ucapnya.

Didin menambahkan, apabila ada suatu perusahaan yang tidak mampu membayar THR kepada karyawan, maka dipeprsilakan datang untuk konsultasi dan bisa difasilitasi untuk melakukan bipartit antara perusahaan dengan karyawannya.

Baca juga: Perusahaan yang Tidak Bayar THR Bisa Didenda 5 Persen Dair Nilai THR, Ini Penjelasannya

"Dengan begitu akan diketahui alasan perusahaan teprsebut tidak dalat membayar THR bagi karyawannya, serta dapat ditemukan kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan," katanya. (*)

Penulis: Fauzi Noviandi
Editor: Giri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved