Breaking News:

Buruh Pasti Senang, Bupati Keluarkan Surat Edaran Tentang THR, Harus Dibayar Full, Paling Lambat H-7

Surat edaran sudah ditandatangani dan perusahaan wajib membayar THR full.

Penulis: Eki Yulianto
Editor: taufik ismail
Tribunjabar.id/Kisdiantoro
ILUSTRASI - Uang tunjangan hari raya atau THR. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Semua pekerja di perusahaan yang ada di Kabupaten Majalengka bisa bernapas lega.

Pasalnya Bupati Majalengka, Karna Sobahi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja/buruh di perusahaan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.

Surat tersebut memiliki nomor 561/674/DK2UKM yang mana surat tersebut menindaklanjuti surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor: M/6/HK.04/IV/2021.

Baca juga: Kebakaran Balongan, Polisi Naikan ke Penyidikan, Ada Dugaan Tindak Pidana, Siapa Tersangkanya?

Baca juga: Biasa Nempel ke Nathalie Holscher, Kini Anak Bungsu Sule Sahur tanpa Bundanya, Putri Bagikan Video

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (K2UKM), Sadili menyebutkan, dalam surat edaran tersebut, pembayaran THR keagamaan juga sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan tersebut.

Maka, THR itu diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

Kemudian, pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

“Besaran THR, yaitu bagi pekerja/buruh yang mempunyai kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar satu bulan upah. Bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai perhitungan masa kerja dibagi 12 dikalikan satu bulan upah,” ujar Sadili, Kamis (22/4/2021).

Sadili menjelaskan, bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan dihitung jika pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 terakhir sebelum hari raya.

Selain itu, pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, maka upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

“THR juga wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Kami minta agar seluruh perusahaan dapat melaksanakan ketentuan dimaksud serta memberikan THR kepada pekerja/buruh di perusahaan tepat pada waktunya,” ucapnya.

Kasi Perselisihan Hubungan Industrial Dinas K2UKM Majalengka, Aan Andaya meminta pemberian THR bagi pekerja/buruh dilakukan secara full.

Tidak ada alasan perusahaan itu menyicil THR.

“Kami sarankan seluruh perusahaan di Kabupaten Majalengka memberikan tunjangan secara full. Tidak seperti tahun sebelumnya,” ujar Aan yang juga juara 1 Mediator Hub Industrial Provinsi Jawa Barat ini.

Ia mengatakan, bagi perusahaan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi dinas dan difasilitasi dengan pembentukan posko layanan informasi dan pengaduan THR tahun 2021.

Baca juga: Soal Larangan Mudik Terbaru, Ridwan Kamil Akan Ikuti Pusat, Jangan Sampai Kasus di India Terjadi

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved