Breaking News:

IDI Minta DPR Tidak Ambil Alih Kerjaan BPOM Terkait Kontroversi Vaksin Nusantara

DPR RI diharapkan tak mengintervensi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait keputusan berkenaan Vaksin Nusantara.

Editor: Giri
BNPB
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih meminta DPR RI tidak mengintervensi BPOM terkait Vaksin Nusantara. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - DPR RI diharapkan tak mengintervensi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait keputusan berkenaan Vaksin Nusantara.

Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semestinya sebatas mengawasi kinerja BPOM sebagai lembaga pemerintah tanpa perlu mengambil alih kinerjanya.

"Hemat saya, betul DPR kerjakan dalam rangka pengawasan kelembagaan memang kerjanya mengawasi pemerintah dan lembaga-lembaga di dalamnya. Tetapi seharusnya yang diawasi adalah kinerjanya, jangan sampai kemudian seolah-olah DPR mengambil alih kinerja, itu harus dijaga," kata Daeng dalam acara diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (17/4/2021).

Daeng berpendapat, intervensi yang dilakukan oleh DPR dapat membuat lembaga-lembaga profesional seperti BPOM rentan dimasuki unsur-unsur politis.

Sebab, menurut Daeng, setiap keputusan yang dikeluarkan DPR adalah keputusan politis meskipun keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan masukan dari para pakar.

"Pekerjaan profesional ini harus dijaga, karena prosedur keilmuan yang dikerjakan, jangan sampai prosedur keilmuan itu kemudian ada intervensi," kata Daeng.

Ia menambahkan, intervensi tersebut juga dapat merobohkan kepercayaan publik terhadap BPOM yang dibangun sejak lama.

Daeng pun meyakini hingga saat ini BPOM masih bekerja sesuai dengan jalurnya dalam menjalankan tugas.

Baca juga: Gubernur Jabar Ridwan Kamil Sampaikan Hasil Tes PCR Setelah Atalia Kena Covid-19

Baca juga: Gembong Primadjaja Terpilih Menjadi Ketua IA ITB 2021-2025, Siap Wujudkan Program dalam Kampanye

Baca juga: Si Cinta Atalia yang Sedang Menjalani Isolasi Mandiri Terharu, Ini yang Dilakukan Ridwan Kamil

"Itu membangunnya luar biasa dan sudah banyak yang dikerjakan untuk menjaga keamanan dan keselamatan rakyat. Masa kita kembangkan isu-isu yang kemudian menjatuhkan kehormatan kelembagaan," kata dia.

Seperti diketahui, uji klinik fase kedua Vaksin Nusantara tetap dilanjutkan meski belum mendapatkan izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) dari BPOM.

Halaman
12
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved