Breaking News:

Ada Perusahaan di Sumedang yang Tak Bayar THR Full, Laporkan Saja ke Posko Pengaduan

Posko pengaduan tersebut akan dibuka setelah pihaknya monitoring ke setiap perusahaan terkait kesiapan dalam membayar THR.

Tribun Jabar/ Hilman Kamaludin
Pos pelayanan Disnakertrans Kabupaten Sumedang yang akan dijadikan Posko Pengaduan THR. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumedang akan membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 khusus bagi pekerja yang tidak mendapatkan THR secara penuh.

Hal tersebut dilakukan setelah adanya instruksi dari Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pembayaran THR.

Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan, Disnakertrans Kabupaten Sumedang, Bambang Setiawan, mengatakan, posko pengaduan tersebut akan dibuka setelah pihaknya monitoring ke setiap perusahaan terkait kesiapan dalam membayar THR.

"Nanti kita akan standby, karena di depan itu ada pos pelayanan, nanti akan sekalian dijadikan posko pengaduan juga," ujar Bambang saat ditemui Tribun Jabar di kantornya, Kamis (15/4/2021).

Hal tersebut untuk menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2021 tentang pelaksanaan pemberian THR 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan, dimana perusahaan harus membayar THR secara full 7 hari sebelum lebaran.

Bambang meminta semua pekerja untuk melaporkan ke Disnakertrans jika perusahaan tempat kerjanya bandel tidak mau membayar THR secara full, padahal kondisi keuangannya dalam kondisi normal.

Baca juga: Masjid Nusantara akan Membangun Masjid Apung Pertama di Pangkep Sulsel

"Kalau kondisinya mengungkinan, tapi tidak mengeluarkan (THR) laporkan saja dan kita akan tindaklanjuti dan akan diberikan teguran atau peringatan," katanya.

Sementara terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan THR, kata dia, hal ini bukan kewenangan dari Disnakertrans, tetapi kewenangan pengawas ketenagakerjaan (Wasnaker).

Atas hal tersebut, kata Bambang, pihaknya tidak akan memberikan sanksi administratif seperti pembatasan operasional hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang tidak mengeluarkan THR.

"Kita lebih memikirkan win-win solution, bayangkan kalau pandemi Covid-19 seperti ini ada perusahaan yang operasionalnya dibatasi dan izinnya dicabut, pasti akan ada pekerja yang di PHK," ucap Bambang.

Baca juga: Warga Tak Berani Tabuh Bedug di Masjid Nurulmuhtadien Indramayu, Buaya Jelamaan Datang Jika Ditabuh

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved