Proyek Transportasi Umum di Bandung Jadi Contoh Dalam Sidang PBB di Nairobi
Proyek kolaborasi antara UN-Habitat dengan Pemerintah Inggris antara lain proyek di Bandung dan Surabaya dinilai sebagai contoh kolaborasi yang baik
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID, NAIROBI - Proyek kolaborasi antara UN-Habitat dengan Pemerintah Inggris antara lain proyek di Bandung dan Surabaya dinilai sebagai contoh kolaborasi yang baik dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.
Hal ini mengemuka di tengah sidang Executive Board UN-Habitat yang berlangsung di Nairobi, Kenya, 7-8 April 2021.
Proyek itu meningkatkan kemakmuran, mengatasi kemiskinan di perkotaan.
"Indonesia menyambut baik pelaksanaan Global Future Cities Program di Bandung dan Surabaya, semoga keberhasilan proyek ini dapat menjadi best practices di kota-kota lain di dunia," kata Dubes RI Nairobi, M Hery Saripudin, Sabtu (10/4/2021).
Proyek kolaborasi tersebut dilaksanakan dalam kerangka Global Future Cities Program. Surabaya dan Bandung telah menjadi tuan rumah kerja sama teknik dengan UN-Habitat dalam tema yang berbeda.
Proyek di Surabaya berkaitan dengan penataan wilayah Putat Jaya dan kesiapsiagaan menghadapi risiko gempa bumi.
Baca juga: Status Amanda Manopo Isyaratkan Perpisahan Dengan Pemain Sinetron Ikatan Cinta, Bakal Segera Tamat?
Baca juga: Video Bocoran Preman Pensiun 5, Perebutan Terminal Makin Seru, Kang Mus Singgung Soal Kematian
Sementara itu proyek di Bandung berkaitan dengan penataan transportasi umum.
Sidang yang berlangsung secara virtual tersebut menjadi penutup keanggotaan Indonesia pada Executive Board (EB) UN-Habitat, setelah menjalankan tugas selama dua tahun.
"Indonesia terpilih sebagai salah satu dari 36 anggota EB UN-Habitat setelah disepakati oleh seluruh negara anggota UN-Habitat dalam sidang UN-Habitat Assembly tahun 2019 lalu," terang Dubes Hery.
Masa jabatan anggota Executive Board adalah empat tahun, namun saat pemilihan tahun 2019, disepakati Indonesia dan Bahrain akan berbagi masa keanggotaan selama masing-masing dua tahun.
Selama dua tahun masa keanggotaan di Executive Board Indonesia telah turut mengawasi kinerja dan mengawal perencanaan dan implementasi kegiatan dan anggaran UN-Habitat.
Selain itu, dalam situasi yang sulit, Indonesia mencoba hadir memberikan jalan tengah untuk kepentingan bersama.
Baca juga: Sebelum Nonton, Baca Sinopsis Ikatan Cinta Malam Ini 11 April, Al-Andin Kaget Saat Pulang ke Rumah
Baca juga: Jawa Barat Belum Juara dalam Hal Vaksinasi Covid-19, Ridwan Kamil Minta Ini kepada Perusahaan
Dalam sidang Executive Board pertama tahun 2020, misalnya, ketika UN-Habitat kesulitan mengisi sebuah pos pendanaan, Indonesia mengimbau negara-negara anggota untuk tidak terlalu kaku dalam memplot pos pendanaan.
"Hal ini dikenal dengan istilah soft earmarking," kata Hery.
UN-Habitat adalah badan PBB yang menangani isu permukiman dan urbanisasi berkelanjutan.
