Pembelajaran Tatap Muka

Pemkot Bandung Tak Akan Buru-buru Buka Sekolah, Wajib Simulasi Dulu, Bagaimana Kata Pengamat?

Ema Sumarna mengatakan, tidak semua wilayah memiliki kesiapan yang sama soal penyelenggaraan PTM di tengah pandemi yang masih terjadi.

Editor: Hermawan Aksan
Tribun Jabar/Cipta Permana
Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, mengatakan akan segera menggelar rapat menyusul pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, yang mewajibkan sekolah melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai tahun ajaran baru nanti. 

"Wilayah permukiman padat, kita masih takut juga mengizinkan, seperti daerah Cikampek, Klari, Karawang Timur, dan Karawang Barat," ujarnya, kemarin.

Ia mengatakan, ada 60 persen dari 900 sekolah di timngkat SD di Karawang yang siap melakukan PTM.

Untuk SMP negeri hanya 20 persen dari 89 sekolah.

Kesiapan simulasi PTM secara terbatas juga diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta, Purwanto.

"Sekolah akan dibuka dengan prioritas, seperti gurunya sudah divaksin dan sekolah yang tatap muka masuk dalam daerah dengan jumlah kasus terendah," ujarnya.

Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Cecep Mansyur, mengatakan ada 67 SD dan SMP telah memenuhi persyaratan untuk memulai PTM di Kota Sukabumi.

Meski demikian, mereka masih menunggu instruksi dari Pemprov Jabar.

"Di sisi lain, sejumlah persiapan terus kami lakukan," ujarnya.

Pengamat kebijakan publik dan pemerhati pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan, menilai kebijakan Mendikbud mengenai PTM ini memiliki efek dilematis.

Di satu sisi, PTM sangat diperlukan. Di sisi lain, kesiapan sarana prasarana, pola pembelajaran, hingga antisipasi potensi penularan Covid-19 perlu menjadi perhatian penting, bukan hanya bagi satuan pendidikan, tapi juga bagi pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, bahkan peran serta orang tua dalam mengawal penerapan kebijakan tersebut.

"Keputusan resmi kembali digelarnya KBM tatap muka tentu menjadi kabar yang menggembirakan bagi semua pihak, dalam upaya mengatasi persoalan-persoalan tadi."

"Akan tetapi, diambilnya keputusan ini jangan hanya didasari simplifikasi (penyederhanaan) dari pemerintah, karena para guru, dosen, dan tenaga pendidikan sudah vaksinasi covid-19."

"Tapi harus benar-benar atas dasar kesiapaan dari semua aspek pendukung penyelenggaraan KBM tatap muka, termasuk izin para orangtua," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Selasa (30/3).

Sejauh ini, kata Cecep, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) masih keberatan dengan keputusan digelar KBM tatap muka di tengah situasi pandemi Covid-19.

Ini berarti, PTM baru bisa dilakukan jika SDM sekolah, termasuk para siswa dengan aturan ketentuan batas usia yang telah ditetapkan WHO telah divaksinasi.

Sumber: Tribun Jabar
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved