Breaking News:

Kisruh Partai Demokrat

DPC Partai Demokrat Ciamis Kubu AHY Minta Perlindungan Hukum, Ini Sebabnya

Ketua DPC Partai Demokrat Ciamis Sopwan Ismail mengatakan pihaknya meminta perlindungan hukum.

tribunjabar/andri m dani
Setelah Doa Bersama, DPC Partai Demokrat Ciamis Ikrar Kebulatan Tekad Dukung Penuh AHY 

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis memohon perlindungan hukum ke Polres Ciamis guna mengantisipasi terjadinya penggunaan lambang maupun atribut Partai Demokrat secara ilegal di Ciamis.

Surat pengaduan dan permohonan perlindungan hukum tersebut disampaikan pengurus DPC Partai Demokrat Ciamis tertanggal 15 Maret 2021.

Surat tersebut bernomor 050/DPC.PD-CMS/III/2021 yang ditujukan langsung kepada Kapolres Ciamis.

Baca juga: Demokrat Jabar Keluarkan Maklumat, Pakai Atribut Partai Ini Tanpa Izin Bisa Didenda Rp 2 Miliar

Baca juga: Ini Komentar Presiden Jokowi Saat Diberi Tahu Moeldoko Mengudeta Kepemimpian AHY di Partai Demokrat

Dan surat pengaduan dan permohonan perlindungan hukum tersebut ditembuskan ke Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua DPD PD Jabar, Bupati Ciamis, Ketua DPRD Ciamis, Dandim 0613 Ciamis, Kajari Ciamis, Ketua PN Ciamis, dan KPUD Ciamis.

“Hari ini kami menyampaikan surat tembusan untuk  Dandim 0613 Ciamis,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Ciamis, Sopwan Ismail S.Psi kepada Tribun Jabar, Kamis (18/3/2021).

Menurut Sopwan pihaknya melayangkan surat pengaduan dan permohon perlindungan hukum tersebut guna mengantisipasi kemungkinan adanya pihak-pihak yang secara ilegal membentuk kepengurusan (DPC), menggunakan lambang dan atribut Partai Demokrat di wilayah hukum Ciamis.

“Termasuk membuka kantor yang mengatasnamakan Partai Demokrat,” katanya.

Langkah yang ditempuh DPC Partai Demokrat Ciamis tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya  hal-hal yang patut diduga pasca-KLB di Sibolangit Sumut 5 Maret yang menurut Sopwan KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional.

Penggunaan lambang Partai Demokrat secara ilegal kata Sopwan dapat dituntut secara hukum berdasarkan pasal 100 ayat (1) UU Nomor: 20 tahun 2016 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan atau denda  paling banyak Rp 2 miliar.

Baca juga: Kisah Abah Sarji, Pria 102 Tahun yang Tinggal di Makam, Kerap Lihat Mahluk Halus Keluar dari Kuburan

Baca juga: Kasus Covid-19 di Ciamis Tembus Angka 3.000, Positif Aktif Hari Ini Ada 152 Orang

Penulis: Andri M Dani
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved