Breaking News:

Bagaimana Memilih LBH Sesuai Kasus yang Terjadi? Begini kata Praktisi Hukum LBH Sarerea

LBH Sarerea banyak memberi pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pendampingan cuma-cuma alias pro bono bagi masyarakat kurang mampu

Istimewa

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Banyak konflik masyarakat yang berpotensi hukum yang bisa diselesaikan melalui jalur peradilan, baik peradilan agama, peradilan negeri hingga peradilan tata usaha negara (PTUN). Umumnya masyarakat yang kebetulan sedang mengalami konflik hukum biasanya meminta bantuan lembaga bantuan hukum untuk melakukan pendampingan hukum dengan pertimbangan biaya yang lebih murah dan terjangkau. Dengan adanya beberapa jenis peradilan seusai kekhususannya masing-masing maka masyarakat seharusnya tahu konflik berindikasi hukum apa dan bagaimana yang bisa ditangani di pengadilan-pengadilan tersebut serta lembaga bantuan hukum yang bagaimana yang bisa masyarakat jadikan pegangan untuk menyelesaikan kasus hukum mereka.

Mengutip keterangan dari Mona Zabrina SH, dari LBH Sarerea secara prinsip LBH manapun harus dipandang mampu menangani berbagai permasalahan hukum terlepas dari apa jenis peradilannya, namun pada prakteknya tiap LBH memiliki kecenderungan atau spesialisasi bidang masing-masing sesuai dengan minat dan keseharian perkara yang ditangani,

"Misalnya, ada LBH yang cenderung menangani perkara-perkara yang bersifat publik seperti pembelaan terhadap tindakan penggusuran, perlindungan terhadap kegiatan demonstran atau advokasi terhadap aturan-aturan yang merugikan masyarakat dan isu lain yang serupa. Ada juga LBH yang fokus membela hak-hak konsumen, LBH seperti ini tentunya lebih paham bagaimana menangani hak-hak konsumen yang dirugikan, misalnya pengembang rumah sederhana yang ingkar janji, bagaimana beperkara di lembaga perlindungan konsumen dibanding LBH yang sering berurusan dengan isu publik.

Ada juga LBH yang banyak berhubungan dengan pembelaan kasus-kasus pidana sehingga lebih fleksibel dan dikenal oleh pihak kepolisian atau kejaksaan. Kecenderungan penanganan jenis-jenis perkara ini sebenarnya sangat membantu masyarakat juga karena LBH tersebut sudah sangat terbiasa menanganinya. Jadi sekalipun tidak mutlak harus ke LBH tertentu tapi ada baiknya masyarakat juga mengenali LBH mana yang sekiranya lebih pas menangani konflik yang dialaminya", tutur Mona di kantor LBH Sarerea Rabu (10/3/2021)

Ambil contoh LBH Sarerea yang digawanginya, "Kami lebih fokus kepada perkara-perkara yang bersifat privat antara anggota masyarakat (tentu yang dikatagorikan kurang mampu) dengan anggota masyarakat lain yang penanganannya bisa saja dilakukan di peradilan agama, peradilan negeri bahkan peradilan tata usaha negara jika memang ada haknya yang dilanggar oleh tindakan pejabat negara", tambahnya

Sementara ketika disinggung terkait booming-nya kasus perceraian pada saat awal pandemi tahun lalu, Mona mengatakan bahwa kendatipun booming itu benar adanya dan di satu sisi fenomena tersebut patut disayangkan, tapi hal itu tidak secara otomatis membuat LBH yang biasa menangani perkara di peradilan agama menjadi "laris manis".

Hal ini karena peradilan agama sendiri telah menyediakan berbagai kemudahan kepada masyarakat yang mengajukan gugatan berupa surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang kuotanya diperbanyak dan kemudahan lainnya yang membuat pendampingan hukum tidak terlalu diperlukan alias bisa diajukan sendiri.

"Ini karena kebanyakan yang mengajukan perceraian ini dari kalangan tidak mampu sehingga pengadilan agama-pun memberikan berbagai kemudahan tadi," ujar Mona.

Namun yang harus digaris-bawahi, kata Mona, adalah bahwa selama ini banyak yang beranggapan bahwa masalah perceraian apakah gugat atau talak, bisa dilakukan sendiri tanpa harus melibatkan pendampingan dari seorang praktisi hukum. Hal itu benar adanya sepanjang kasusnya dapat diputus secara verstek, alias yang digugat cerai atau yang ditalak tidak datang dan tidak mempedulikan pendapat, haknya atau kedudukannya dalam rumah tangganya.

Namun akan berbeda jika kedua pihak datang dan saling mempertahankan pendapat masing-masing di dalam konflik rumah tangga tersebut, yang mana hal itu butuh tahapan tak ubahnya seperti beperkara di peradilan negeri dari mulai memberi jawaban sekaligus melakukan gugat rekonpensi, replik-duplik hingga kesimpulan yang cukup panjang dan sekian kali bersidang.

Dalam kasus perceraian yang lebih berat ini, peran praktisi hukum pun sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah hukum di pengadilan agama.

Dalam kaitan contoh konflik privat seperti ini, LBH Sarerea banyak memberi pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pendampingan cuma-cuma alias pro bono bagi masyarakat kurang mampu pun juga dibuka

"Pro bono ini pada prinsipnya dilakukan pada berbagai kasus dan tidak terbatas pada peradilan agama saja, bisa pada peradilan negeri atau tata usaha negara, tentu dengan syarat bagi kalangan yang kurang mampu, dan pro bono ini kami buka dengan mempertimbangkan kondisi internal kami, jadi masyarakat boleh menanyakan terlebih dahulu ketersediaan program pro bono tersebut melalui IG @lbh_sarerea", kata Mona (*)

Editor: bisnistribunjabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved