Breaking News:

Penanganan Virus Corona

Ada Kendala Percepatan Vaksinasi, Distribusi Vaksin Harus Dipercepat Agar Tak Kadaluarsa

Muhammad Farhan mengatakan, kinerja vaksinasi di 2021 perlu dipertegas agar disalurkan secara adil merata dan transparan dalam ketersediaan vaksin

Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Vaksinasi pelayan publik di Kota Bandung 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Percepatan vaksinasi Covid-19 untuk herd immunity harus secepat mungkin dilakukan supaya aktifitas perekonomian kembali berjalan.

Pemerintah menargetkan vaksinasi untuk 180 juta penduduk. Saat ini, dari laporan Kementerian Kesehatan, vaksinasi sudah dilakukan pada 5,5 juta lebih.

Fakta lapangan, ada kendala untuk mempercepat vaksinasi. Pertama soal ketersediaan vaksin. Vaksin yang sudah beredar saat ini baru vaksin Sinovac. Vaksin Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical yang saat ini baru masuk uji klinis.

Untuk di Jabar, ada kendala vaksinasi untuk lansia yang menyasar 4 juta lebih lansia namun baru terlaksana 2,74 persen per 12 Maret 2021. Kendalanya karena mobilitas penyuntikan untuk lansia serta riwayat kesehatan mereka.

Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan mengatakan, kinerja vaksinasi di 2021 perlu dipertegas agar disalurkan secara adil merata dan transparan dalam ketersediaan vaksin bagi wilayah - wilayah terutama pedesaan.

"Evaluasinya, masih belum cukup distribusi yang merata. Kita perlu kejar dengan meningkatkan kecepatan pemerataan vaksinasi," kata Farhan saat dihubungi via ponselnya, Rabu (17/3/2021).

Selain distribusinya yang harus dipercepat, ketersediaan vaksin juga harus dipastikan pemerintah.

Baca juga: Sering Dapat Komen Pedas Gegara Jadi Antagonis di Ikatan Cinta, Natasha Dewanti Sebut Tak Masalah

Vaksin yang dibeli Indonesia untuk vaksinasi di antaranya vaksin Sinovac dengan rincian 3 juta dosis dalam bentuk jadi, 122 juta dosis dalam bentuk bulk, 100 juta dosis untuk opsional.

Kemudian vaksin Novavax dengan rincian 50 juta dosis vaksin dan 80 juta dosis untuk opsional. Lalu vaksin Covax/Gavi dengan 54 juta dosis vaksin dan 54 juta dosis untuk opsional.
Kemudian vaksin AstraZeneca dengan 50 juta dosis vaksin dalam finalisasi dan 50 juta dosis vaksin untuk opsional. Dan vaksin Pfizer/BioNtech dengan 50 juta dosis vaksin dalam finalisasi dan 50 juta dosis untuk opsional.

"Efektifitas nya harus diuji betul, karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat. Kalau kepercayaan masyarakat runtuh, maka program vaksinasi Nasional, bisa gagal total," katanya.

Farhan menegaskan, program vaksinasi patut diawasi dan didorong dalam realisasinya karena didukung moral dan anggaran sangat besar.

Baca juga: Persib Bandung Pinang Ezra Walian, Ex Ajax Amsterdam Itu Bocorkan Sosok yang Mengajaknya ke Persib

"Anggaran Rp74 triliun adalah angka yang sangat besar. Demikian juga usaha diplomasi untuk mendatangkan vaksin dari berbagai negara, menunjukan bahwa kita sebagai bangsa punya prioritas utama program vaksinasi Nasional ini," ujarnya.

Di sisi lain, pentingnya percepatan vaksinasi ini juga jadi sangat penting karena berkaitan dengan masa kadaluarsa vaksin. Jika distribusi terhambat, vaksin terancam kadaluarsa.

"Secara teknis pemerintah harus segera melakukan distribusi dan menggelar vaksinasi massal. Selain itu supaya vaksin tidak kadaluarsa. Hal ini membutuhkan pengelolaan dan pengorganiaasian yang baik. Mobilisasi sumber daya dan anggaran harus fokus pada program vaksinasi, karena kita perlu selesaikan dalam satu tahun 2021," kata dia.

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved