Breaking News:

KH Said Aqil Siradj jadi Komisaris PT KAI, Aktivis JCW Sebut Rangkap Jabatan Tidak Beri Contoh Baik

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia

tribunnews.com
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj 

TRIBUNJABAR.ID - Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

Sai (JCW) pun menganggap Sang Kiai tak memberi contoh yang baik. 

"Jika KH Said Aqil Siradj tidak segera mengundurkan diri dari salah satu jabatan yang dipegangnya saat ini, maka ada kesan KH Said Aqil Siradj memberikan contoh tidak baik bagi pejabat lainnya," tutur Aktivis JCW Baharuddin Kamba, Kamis (4/3/2021). 

Baca juga: Link Streaming Nonton Ikatan Cinta Malam Ini 4 Maret 2021, Andin Hilang, Apa yang akan Dilakukan Al?

Sebelum ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT KAI, KH Said Aqil Siradj merupakan Anggota Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). 

"JCW meminta kepada KH Said Aqil Siradj untuk mundur dari salah satu jabatannya," kata Kamba. 

Kamba mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP, besaran Hak Keuangan Ketua Dewan Pengarah BPIP adalah Rp 112.548.000 per bulan. Sementara gaji anggota dewan pengarah sebesar Rp.100.811.000 per bulan. 

Masa jabatan BPIP adalah lima tahun sejak 2018 hingga 2023 nanti. 

Baca juga: Staf DPRD Kabupaten Sukabumi Ini Histeris Saat Disuntik Vaksin Covid-19, Alasannya Bikin Ngakak

"Artinya, jika dilihat memang ada dugaan rangkap jabatan yang dijabat oleh KH Said Aqil Siradj yakni sebagai Komisaris Utama di PT KAI juga menjabat sebagai anggota dewan pengarah BPIP," tutur dia. 

Kamba menjelaskan, JCW memandang bahwa dari sisi etika publik rangkap jabatan tidaklah pas.

Sejatinya, fenomena rangkap jabatan bukanlah hal yang baru di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena sebelumnya Ombudsman RI telah menemukan praktik rangkap jabatan di tubuh Kementerian BUMN. 

"Rangkap jabatan dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan saat merumuskan kebijakan. 

Baca juga: Suzuki Ertiga Berhenti Mendadak, Truk Air Mineral Banting Setir ke Kanan, Tabrakan Tak Terhindarkan

Sebelumnya, KH Said Aqil Siradj ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir bersama empat orang lainnya sebagai Komisaris di PT KAI.

Selain sebagai Komisaris Utama, KH Said Aqil Siradj juga merangkap sebagai Komisaris Independen di perusahaan kereta api di Indonesia tersebut. 

Editor: Ichsan
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved