Ridwan Kamil Minta Kewenangan Vaksinasi di Jabar Diserahkan ke Provinsi

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu distribusi vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat. Pihaknya pun meminta supaya pengaturan vaksinasi dilakukan oleh Pemprov Jabar.

"Vaksin kalau kita pasti kurang karena masih banyak (dibutuhkan) dan kita masih nunggu drop-dropan dari pusat karena kewenangan jumlahnya dari pusat. Dan kita sudah mengajukan di Jawa Barat dengan kesiapannya, ingin melakukan vaksinasi secara desentralisasi," kata Gubernur di Gedung Sate, Senin (15/4).

Melalui desentralisasi kebijakan vaksinasi, katanya, pemberian vaksin Covid-19 dapat dilakukan secara lebih cepat. Selama ini, ujarnya, terjadi berbagai dinamika mengenai vaksinasi Covid-19 di Jabar yang membutuhkan penanganan segera dari daerah.

"Sehingga minta izin, kita yang ngatur siapa yang disuntik kira-kira begitu. Supaya kalau ada dinamika di lapangan, kita bisa mengambil diskresi yang lebih adil," katanya.

Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad, mengatakan pihaknya tengah menunggu distribusi kembali vial atau dosis vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan RI, khususnya untuk vaksinasi para tenaga kesehatan di Jawa Barat.

Baca juga: Berantas Rentenir, Bupati Sukabumi Teken Raperda Koperasi

Sampai 13 Februari 2021 pukul 15.00 WIB, kata Daud, dari sasaran 181.701 orang yang akan divaksin, yakni tenaga kesehatan dan para tokoh publik, sebanyak 145.341 orang atau 79,99 persennya sudah mendapat suntikan dosis pertama. Sedangkan yang sudah mendapat suntikan dosis kedua adalah sebanyak 31.975 orang atau 17,60 persen.

Berdasarkan data awal Februari 2021, distribusi Tahap 1 vaksin Covid-19 ke Jawa Barat pada Termin 1 adalah 97.080 vial atau dosis, kemudian pada Termin 2 sebanyak 253.640 vial. Sehingga totalnya Jawa Barat baru menerima 350.720 vial atau dosis untuk 175.360 orang. Artinya, dosis vaksin ini masih kurang untuk 6.341 orang yang ditargetkan mendapat vaksinasi di Tahap 1.

"Sampai saat ini belum ada laporan dropping vaksin yang baru dari pusat. Data vaksin yang masuk ke Jabar masih data terakhir dirilis, yaitu sekitar 350 ribuan, dan semuanya sudah didistribusikan ke kota dan kabupaten," kata Daud melalui ponsel, Minggu (14/2).

Daud mengatakan pemberian vaksin Covid-19 bersifat searah, yakni menunggu distribusi dari Kementerian Kesehatan RI. Setiap vaksin diterima Pemprov Jabar, katanya, langsung diberikan kepada kabupaten dan kota.

"Kalau vaksin mah sifatnya dropping. Kebutuhan Jawa Barat adalah 70 persen dari jumlah penduduk. Setiap datang vaksin dari pusat, dalam waktu satu atau dya hari langsung didistribusikan habis ke kota dan kabupaten, sesuai kapasitas gudang di kota dan kabupaten," katanya.

Baca juga: Begini Kronologi Lengkap Ashanty Dinyatakan Positif Covid-19, Aurel, Azriel & Arsy Juga Positif

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada Desember 2020, kebutuhan vaksinasi Covid-19 di Jawa Barat totalnya untuk 36.207.393 orang. Pada prioritas vaksinasi Tahap 1 adalah untuk 194.281 orang tenaga kesehatan dan tokoh publik. Pada Tahap 2 untuk TNI, Polri, tenaga pendidik, petugas pelayanan publik, dan pelaku ekonomi sebanyak 2.873.749 orang. 

Pada Tahap 3 untuk lansia sebanyak 4.617.751 orang. Kemudian pada Tahap 4 adalah untuk masyarakat umum di daerah risiko penularan tinggi sebanyak 16.664.606 orang. Pada Tahap 5 untuk masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster sebanyak 11.878.010 orang.

Secara keseluruhan di Jawa Barat, terdapat kebutuhan vaksin untuk tenaga kesehatan sebanyak 152.827 orang. Perinciannya, di Kota Cimahi 3.058 tenaga kesehatan, Kota Banjar 1.223 orang.

Kemudian Kota Bogor 7.243 orang, Kota Sukabumi 4.039 orang, Kota Bandung 20.533 orang, Kota Cirebon sebanyak 5.439 orang, Kota Bekasi 11.983 orang, Kota Depok 12.269 orang, dan Kota Tasikmalaya 2.953 orang tenaga kesehatan.