VIDEO-Anak Gugat Orangtua Rp 3 M, Deden Cabut Gugatan Terhadap Bapaknya, Koswara, Rabu Mediasi Damai

Namun, uang sewa dikembalikan oleh Koswara dengan alasan tanahnya hendak dijual untuk dibagikan ke ahli waris lainnya.

Deden keberatan. Deden menjadikan Masitoh kakaknya untuk jadi kuasa hukum.
Namun, Masitoh meninggal dunia dan sekarang kuasa hukumnya Musa Darwin Pane.

Deden menggugat RE Koswara supaya mengganti kerugian total Rp 3,2 miliar. Kasus anak gugat orangtua ini pun heboh.

Permohonan warga ini dimuat dalam tulisan tangan berisi petisi warga RT 01/03 Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo.

Petisi itu terdiri dari enam poin dan dibacakan Komarudin, Ketua RW setempat.

"Kami selaku warga RT 01/03 keberatan dan menolak gugatan tersebut karena sudah mencederai nilai-nilai sosial dan hukum agama," ucap Komarudin, Ketua RW setempat, membacakan petisi di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (3/2/2021).

Pada kesempatan itu, digelar sidang mediasi yang belum memutuskan kesepakatan damai.

Dalam kasus ini, Ketua RT, Yayan Sopian juga turut tergugat.

Di sidang mediasi, Koswara hadir. Dia harus digendong oleh menantunya saat hendak menuju ruang sidang.

"Kami berharap gugatannya dicabut. Kami juga menganggap bahwa gugatan itu merusak kaidah agama dan nilai sosial yang sudah ada sejak dulu. Dan yang pasti mencemarkan nama baik wilayah kami," ucap Komarudin.

Sebagai warga yang menjunjung norma dan adat istiadat, kata Komarudin, gugatan itu juga mempertontonkan sikap tidak baik terhadap orangtua dan tidak patut dicontoh.

Adapun soal perbedaan pendapat, sebaiknya diselesaikan musyawarah mufakat tanpa harus meminta ganti kerugian materiil.

"Kewajiban anak itu patuh pada orangtuanya. Harusnya anak mengikuti keinginan orangtua. Petisi ini kami tulis dan ditandatangani 58 perwakilan warga," ujarnya.

Ketua RT setempat, Yayan Sopian menyampaikan bahwa ia sepakat dengan perdamaian.

"Saya berharap ini damai lah. Cuma tadi di ruang mediasi kok mereka (Mochtar Koswara) malah menyalahkan saya soal surat keterangan tanda miskin (SKTM), padahal itu di luar pokok gugatan perkara. Dan tugas saya kan sebagai RT, membuat surat pengantar SKTM, nanti sama kelurahan dibuatkan surat lagi. Tadi di mediasi saya disalahkan karena buat SKTM, kan jadi kemana-mana," ucapnya.